Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara tengah melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut.
"Permasalahan stunting sangat penting, karena itu saat ini pemerintah daerah Kota Kotamobagu terus melakukan intervensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting," ujar Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, di Kotamobagu, Kamis.
Intervensi yang dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
"Berikutnya adalah melakukan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi, yang tentunya bertujuan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting," ujarnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting tertinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30 persen, terendah di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen, sementara Kota Kotamobagu sebesar 22,9 persen.
Sementara angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen akan diturunkan di bawah 14 persen pada tahun depan.
Pada acara Desiminasi Audit Kasus Stunting (AKS) II dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Kajian Analisa Kasus Stunting Tahun 2023 tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Diano Tino Tandaju, menekankan pentingnya program pengendalian dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu.
"Upaya penurunan angka stunting juga memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan terkait," ujarnya.
"Permasalahan stunting sangat penting, karena itu saat ini pemerintah daerah Kota Kotamobagu terus melakukan intervensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting," ujar Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, di Kotamobagu, Kamis.
Intervensi yang dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
"Berikutnya adalah melakukan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi, yang tentunya bertujuan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting," ujarnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting tertinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30 persen, terendah di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen, sementara Kota Kotamobagu sebesar 22,9 persen.
Sementara angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen akan diturunkan di bawah 14 persen pada tahun depan.
Pada acara Desiminasi Audit Kasus Stunting (AKS) II dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Kajian Analisa Kasus Stunting Tahun 2023 tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Diano Tino Tandaju, menekankan pentingnya program pengendalian dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu.
"Upaya penurunan angka stunting juga memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan terkait," ujarnya.