Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nal (BKKBN) Sulawesi Utara mengidentifikasi realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di kabupaten/kota.
"Kita menggelar diskusi kelompok terarah atau FGD terkait BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di kabupaten/kota," sebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju didampingi Ketua Pokja Peningkatan Kualitas KBKR Ignasius P. Worung, di Manado, Kamis.
Tujuan lainnya dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonotirng dan evaluasi pelayanan KB di wilayah khusus.
Adapun tiga materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yakni, evaluasi pembinaan BOKB operasional penggerakan pelayanan KB MKJP oleh dr. Tuti Sahara, M.Si, serta evaluasi pemanfaatan BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP tahun anggaran 2023 dan mekanisme pencairan dana BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kabid KB Imelda Rauan, serta dari Kota Manado oleh Kadis OPD KB, Sammy A. R Kaawoan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi identifikasi terkait kendala dan hambatan serta rekomendasi terkait pelayanan KB di wilayah khusus.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring yang diikuti oleh 15 Dinas PPKB kab/kota, dua orang bidan puskesmas Kota Manado serta PKB/PLKB.
"Kita menggelar diskusi kelompok terarah atau FGD terkait BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di kabupaten/kota," sebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju didampingi Ketua Pokja Peningkatan Kualitas KBKR Ignasius P. Worung, di Manado, Kamis.
Tujuan lainnya dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonotirng dan evaluasi pelayanan KB di wilayah khusus.
Adapun tiga materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yakni, evaluasi pembinaan BOKB operasional penggerakan pelayanan KB MKJP oleh dr. Tuti Sahara, M.Si, serta evaluasi pemanfaatan BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP tahun anggaran 2023 dan mekanisme pencairan dana BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kabid KB Imelda Rauan, serta dari Kota Manado oleh Kadis OPD KB, Sammy A. R Kaawoan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi identifikasi terkait kendala dan hambatan serta rekomendasi terkait pelayanan KB di wilayah khusus.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring yang diikuti oleh 15 Dinas PPKB kab/kota, dua orang bidan puskesmas Kota Manado serta PKB/PLKB.