Manado (ANTARA) - Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengajak masyarakat luas ikut mengawasi atau melaporkan kepada aparat apabila melihat atau menemukan kecurigaan kegiatan penimbunan dan penyalahgunaan BBM.
"BBM sampai saat ini merupakan salah satu sumber energi yang memegang peranan penting dan strategis dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan," sebut Saleh di Manado pada Sosialisasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu di Manado, Rabu.
Meningkatnya pembangunan industri dan transportasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penyediaan BBM, yang akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi BBM menjadi sangat tinggi.
Hal ini menurut dia, memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan BBM subsidi.
Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga telah memberikan dampak negatif terhadap harga minyak mentah dunia, sehingga Pemerintah harus mengatur kembali kebijakan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik.
Untuk melakukan pengawasan terhadap BBM subsidi dan nonsubsidi, menurut dia, memerlukan kerja sama yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Luasnya wilayah NKRI agak sulit apabila pengawasan hanya dilakukan oleh BPH Migas saja," ujarnya.
BPH Migas, lanjut dia, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu sesuai peruntukan.
Dia berharap, sosialisasi peraturan ini ini dipahami dan berharap dapat diterapkan oleh kepala SKPD terkait dalam membantu dan melayani masyarakat terutama nelayan dan petani sehingga BBM subsidi tepat sasaran.
"BBM sampai saat ini merupakan salah satu sumber energi yang memegang peranan penting dan strategis dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan," sebut Saleh di Manado pada Sosialisasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu di Manado, Rabu.
Meningkatnya pembangunan industri dan transportasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penyediaan BBM, yang akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi BBM menjadi sangat tinggi.
Hal ini menurut dia, memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan BBM subsidi.
Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga telah memberikan dampak negatif terhadap harga minyak mentah dunia, sehingga Pemerintah harus mengatur kembali kebijakan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik.
Untuk melakukan pengawasan terhadap BBM subsidi dan nonsubsidi, menurut dia, memerlukan kerja sama yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Luasnya wilayah NKRI agak sulit apabila pengawasan hanya dilakukan oleh BPH Migas saja," ujarnya.
BPH Migas, lanjut dia, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu sesuai peruntukan.
Dia berharap, sosialisasi peraturan ini ini dipahami dan berharap dapat diterapkan oleh kepala SKPD terkait dalam membantu dan melayani masyarakat terutama nelayan dan petani sehingga BBM subsidi tepat sasaran.