Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bidan berperan strategis dalam upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting.
"Bidan berperan strategis dalam penanganan kekerdilan, bidan juga merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat dasar," kata Hasto saat memberikan keterangan secara virtual pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Bidan Indonesia yang diakses secara daring dari Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sekitar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Baca juga: BKKBN berharap pemda tidak gunakan e-PPBGM tentukan prevalensi stunting
Hasto juga mengajak IBI untuk ikut serta memantau 12 provinsi prioritas yang terdiri atas tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain itu lima provinsi besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk mengawal program keluarga berencana dan menurunkan angka unmet need. Unmet need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi, dengan kata lain pasangan usia subur tersebut tidak menggunakan kontrasepsi.
"Dalam hal ini tentunya bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka unmet need," katanya.
Baca juga: BKKBN: Momentum Harganas bangun kehidupan keluarga sejahtera
Selain itu, BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk bersama-sama mengawal pencegahan kekerdilan atau stunting pada ibu hamil.
"Caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai stunting pada ibu hamil termasuk mengenai upaya pencegahannya," katanya.
Selain itu, kata dia, dengan cara mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan pencegahan terjadinya berat badan lahir rendah pada masa antenatal.
"Bidan berperan strategis dalam penanganan kekerdilan, bidan juga merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat dasar," kata Hasto saat memberikan keterangan secara virtual pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Bidan Indonesia yang diakses secara daring dari Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sekitar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Baca juga: BKKBN berharap pemda tidak gunakan e-PPBGM tentukan prevalensi stunting
Hasto juga mengajak IBI untuk ikut serta memantau 12 provinsi prioritas yang terdiri atas tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain itu lima provinsi besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk mengawal program keluarga berencana dan menurunkan angka unmet need. Unmet need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi, dengan kata lain pasangan usia subur tersebut tidak menggunakan kontrasepsi.
"Dalam hal ini tentunya bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka unmet need," katanya.
Baca juga: BKKBN: Momentum Harganas bangun kehidupan keluarga sejahtera
Selain itu, BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk bersama-sama mengawal pencegahan kekerdilan atau stunting pada ibu hamil.
"Caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai stunting pada ibu hamil termasuk mengenai upaya pencegahannya," katanya.
Selain itu, kata dia, dengan cara mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan pencegahan terjadinya berat badan lahir rendah pada masa antenatal.