Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah agar senantiasa memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat tentang kasus penyebaran dan penanganan hepatitis akut.
"Pemerintah perlu terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait dengan kasus dan penanganan penyakit hepatitis akut," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Untuk menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyampaikan pihaknya pun mendorong masyarakat untuk mengakses informasi mengenai hepatitis akut dari sumber yang kredibel dan terpercaya.
Kemenko PMK, kata dia, telah mengimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi akurat mengenai hepatitis akut dari Pemerintah ataupun lembaga serta organisasi yang mempunyai otoritas.
"Sebenarnya, saluran resmi untuk masyarakat untuk mengetahui mengenai hal itu (kasus penyebaran dan penanganan hepatitis akut) ada. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga menyediakan kontak hotline 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso), juga sudah bisa," ujar Agus.
Selain itu, tambah dia, Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan kasus penyebaran hepatitis akut pada anak-anak di Indonesia.
Bahkan, menurutnya, Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.
"Sebelum lebaran, kami sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," kata dia.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan rapat itu membahas beberapa tema pokok. Di antaranya adalah prosedur penanganan, antisipasi peningkatan kasus, dan penetapan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis.
Berikutnya, ada pula pembahasan mengenai komunikasi risiko dan penetapan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis.
"Pemerintah perlu terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait dengan kasus dan penanganan penyakit hepatitis akut," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Untuk menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyampaikan pihaknya pun mendorong masyarakat untuk mengakses informasi mengenai hepatitis akut dari sumber yang kredibel dan terpercaya.
Kemenko PMK, kata dia, telah mengimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi akurat mengenai hepatitis akut dari Pemerintah ataupun lembaga serta organisasi yang mempunyai otoritas.
"Sebenarnya, saluran resmi untuk masyarakat untuk mengetahui mengenai hal itu (kasus penyebaran dan penanganan hepatitis akut) ada. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga menyediakan kontak hotline 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso), juga sudah bisa," ujar Agus.
Selain itu, tambah dia, Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan kasus penyebaran hepatitis akut pada anak-anak di Indonesia.
Bahkan, menurutnya, Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.
"Sebelum lebaran, kami sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," kata dia.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan rapat itu membahas beberapa tema pokok. Di antaranya adalah prosedur penanganan, antisipasi peningkatan kasus, dan penetapan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis.
Berikutnya, ada pula pembahasan mengenai komunikasi risiko dan penetapan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis.