Tomohon (ANTARA) - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) terus mendorong percepatan penanganan kekerdilan di daerah berpenduduk lebih 100 ribu jiwa tersebut.
"Ada lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan 'stunting' (kekerdilan) itu," kata Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk di Tomohon, Minggu.
Pilar-pilar tersebut yaitu komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku serta konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi serta monitoring dan evaluasi.
"Kami berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan kekerdilan di wilayah Kota Tomohon dengan melakukan aksi konvergensi atau integrasi melalui berbagai kegiatan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap, kerja sama antarsektor serta mengoptimalkan tugas dan fungsi tim koordinasi konvergensi penurunan kekerdilan Kota Tomohon yang sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan.
Dia menambahkan rencana aksi daerah (RAD) pencegahan kekerdilan adalah perencanaan secara sistematis, komprehensif, dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan secara berkelanjutan.
Permasalahan kekerdilan pada usia dini, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
"Kekerdilan menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal, balita yang mengalami permasalahan ini berkontribusi terhadap 1,5 juta atau sebesar 15 persen kematian anak balita di dunia dan menyebabkan hilangnya masa hidup sehat setiap tahun," katanya.
Ia menyebutkan prevalensi kekerdilan di Tomohon pada 2018 sebesar 19,22 persen, tahun berikutnya 12,40 persen, sedangkan pada 2020 sebesar 1,32 persen.
"Ada lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan 'stunting' (kekerdilan) itu," kata Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk di Tomohon, Minggu.
Pilar-pilar tersebut yaitu komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku serta konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi serta monitoring dan evaluasi.
"Kami berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan kekerdilan di wilayah Kota Tomohon dengan melakukan aksi konvergensi atau integrasi melalui berbagai kegiatan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap, kerja sama antarsektor serta mengoptimalkan tugas dan fungsi tim koordinasi konvergensi penurunan kekerdilan Kota Tomohon yang sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan.
Dia menambahkan rencana aksi daerah (RAD) pencegahan kekerdilan adalah perencanaan secara sistematis, komprehensif, dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan secara berkelanjutan.
Permasalahan kekerdilan pada usia dini, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
"Kekerdilan menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal, balita yang mengalami permasalahan ini berkontribusi terhadap 1,5 juta atau sebesar 15 persen kematian anak balita di dunia dan menyebabkan hilangnya masa hidup sehat setiap tahun," katanya.
Ia menyebutkan prevalensi kekerdilan di Tomohon pada 2018 sebesar 19,22 persen, tahun berikutnya 12,40 persen, sedangkan pada 2020 sebesar 1,32 persen.