Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk mengatakan prevalensi tengkes di daerah setempat yang berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa itu mengalami penurunan selama tiga tahun belakangan ini.
"Tahun 2018, prevalensinya sebesar 19,22 persen, tahun berikutnya 12,40 persen, sementara di tahun 2020 sebesar 1,32 persen," katanya pada diskusi kelompok terpumpun Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting di Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat.
Ia menyebut sejumlah penyebab masalah tengkes, antara lain pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.
Ia mengemukakan untuk mengatasi penyebab tengkes diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas dalam pelaksanaannya.
Ia mengajak peserta diskusi itu bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk masukan dan saran untuk diimplementasikan dalam rencana aksi daerah guna pencegahan tengkes.
"Harapannya agar arah pembangunan yang disepakati bersama ini bermanfaat dan senantiasa berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon," ujarnya.
Presiden Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan kekerdilan menjadi 14 persen pada 2024 sehingga dibutuhkan sinergi semua pihak mencapai target tersebut.
Narasumber dalam diskusi tersebut, antara lain tim ahli Ditjen Bina Bangsa Kemendagri Sam Larobu, sejumlah akademi, seperti Dra. Jacobs Roeroe, M.Si., Drs. Boaz Wilar, M.Si., dan Dr. Valentino Lumowa.
"Tahun 2018, prevalensinya sebesar 19,22 persen, tahun berikutnya 12,40 persen, sementara di tahun 2020 sebesar 1,32 persen," katanya pada diskusi kelompok terpumpun Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting di Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat.
Ia menyebut sejumlah penyebab masalah tengkes, antara lain pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.
Ia mengemukakan untuk mengatasi penyebab tengkes diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas dalam pelaksanaannya.
Ia mengajak peserta diskusi itu bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk masukan dan saran untuk diimplementasikan dalam rencana aksi daerah guna pencegahan tengkes.
"Harapannya agar arah pembangunan yang disepakati bersama ini bermanfaat dan senantiasa berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon," ujarnya.
Presiden Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan kekerdilan menjadi 14 persen pada 2024 sehingga dibutuhkan sinergi semua pihak mencapai target tersebut.
Narasumber dalam diskusi tersebut, antara lain tim ahli Ditjen Bina Bangsa Kemendagri Sam Larobu, sejumlah akademi, seperti Dra. Jacobs Roeroe, M.Si., Drs. Boaz Wilar, M.Si., dan Dr. Valentino Lumowa.