Manado (ANTARA) - Bupati Minahasa Royke Octavian Roring terus berkoordinasi dengan Kemensos dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Saya mengunjungi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang diterima langsung oleh Dr Said Mirza Pahlevi, untuk mengoordinasikan persoalan penanganan fakir miskin juga persoalan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Minahasa," kata Roring di Manado, Jumat.
Bupati Royke Roring menjelaskan dalam pengalaman saat penyaluran bantuan ada banyak keluhan mengenai warga yang kurang mampu tetapi tidak tersentuh bantuan sosial.
"Kami sudah mengusulkan tetapi 'updating' datanya di kementerian dan itu yang saya koordinasikan langsung ke Kapusdatin Kemensos supaya keluhan warga soal tersebut bisa diminimalisir," jelas bupati.
Ia mengatakan saat ini input data pembaharuan bisa dilakukan pemerintah daerah dan langsung mengupdate lewat Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
"Di mana nantinya semua bentuk bansos termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Keluarga Indonesia Sejahtera (KIS) menggunakan data pada SIKS-NG tersebut," katanya.
Kepala Dinas Sosial Pemkab Minahasa John Kapoh mengatakan kesiapan mereka untuk menginput data pembaharuan berdasarkan usulan yang dikirim desa ke kecamatan dan ke kabupaten.
"Paling lambat datanya harus dikirim ke aplikasi pada 31 Agustus ini," kata Kapoh selaku otorisator peminta data.
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
"Saya mengunjungi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang diterima langsung oleh Dr Said Mirza Pahlevi, untuk mengoordinasikan persoalan penanganan fakir miskin juga persoalan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Minahasa," kata Roring di Manado, Jumat.
Bupati Royke Roring menjelaskan dalam pengalaman saat penyaluran bantuan ada banyak keluhan mengenai warga yang kurang mampu tetapi tidak tersentuh bantuan sosial.
"Kami sudah mengusulkan tetapi 'updating' datanya di kementerian dan itu yang saya koordinasikan langsung ke Kapusdatin Kemensos supaya keluhan warga soal tersebut bisa diminimalisir," jelas bupati.
Ia mengatakan saat ini input data pembaharuan bisa dilakukan pemerintah daerah dan langsung mengupdate lewat Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
"Di mana nantinya semua bentuk bansos termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Keluarga Indonesia Sejahtera (KIS) menggunakan data pada SIKS-NG tersebut," katanya.
Kepala Dinas Sosial Pemkab Minahasa John Kapoh mengatakan kesiapan mereka untuk menginput data pembaharuan berdasarkan usulan yang dikirim desa ke kecamatan dan ke kabupaten.
"Paling lambat datanya harus dikirim ke aplikasi pada 31 Agustus ini," kata Kapoh selaku otorisator peminta data.
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.