Minahasa Tenggara (ANTARA) -
Tindak lanjut rencana aksi (renaksi) pencegahan korupsi, dari Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsubga) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) teratas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Dari data yang dirilis KPK, Pemkab Mitra menjadi daerah teratas dalam progres pencegahan korupsi di Provinsi Sulut," kata Inspektur Mitra David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan, capaian renaksi Pemkab Mitra mencapai angka 91 persen, pada 8 area intervensi yang menjadi penilaian Korsubga.
Kedelapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang jasa, kapabilitas APIP, manajamen ASN, pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan, manajemen aset daerah.
"Dari delapan area ini, lima diantaranya mendapatkan penilaian tertinggi. Sedangkan untuk tiganya masih di bawah standar. Ketiganya yaitu optimalisasi pendataan, perizinan, dan manajemen ASN," jelasnya.
Adapun untuk pelayanan terpadu satu pintu ini masalahnya ada di OSS dan 'host to host' atau terkait koneksi server yang harus terintegrasi antar instansi, di antaranya terhubung dengan server keuangan.
“Saat ini kita sementara persiapkan untuk mengatasi masalah itu dengan membuat aplikasi agar bisa terintegrasi,” katanya.
Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan,
belum adanya sistem yang terintegrasi dari perijinan dengan instansi lain, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD), dengan KPP Pratama dalam rangka optimalisasi pajak pusat, serta Badan Pertanahan Negera (BPN) khususnya pada pusat dan dan informasi (Pusdatin).
Sementara terkait manajemen ASN menurutny, terjadi masala penerapan e-kinerja saat ini baru akan optimalkan oleh pihak Pemkab.
“Ini juga sudah ada upaya penyelesaian langsung ke Kemendagri dan BKN, serta direncanakan Februari segera di launching, walaupun baru akan diuji coba di lima SKPD,” jelasnya.
Namun David menjamin, ketiga area yang belum optimal pada tahun 2020 dipastikan akan dimaksimalkan dalam penerapannya, khususnya pada instansi yang menjadi sasaran.
Lebih lanjut, capaian dari penilaian tersebut merupakan komitmen dari Pemkab Mitra yang memfokuskan pada pencegahan korupsi di setiap lini penyelenggaraan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa.
"Peran aktif dari Bupati James Sumendap untuk yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak melakukan, atau terlibat dalam praktek korupsi. Dan ini berlaku di semua jajaran," tandasnya.***2***
Berita Terkait
Sekda Lalandos lantik dua penjabat Kumtua
Kamis, 1 Desember 2022 7:45 Wib
Sekda: Laporkan penyalahgunaan dana desa
Selasa, 22 November 2022 14:03 Wib
Pemkab Minahasa Tenggara maksimalkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
Minggu, 19 Juni 2022 18:14 Wib
Siap-siap, Lalandos sebut dalam waktu dekat ada pergantian pejabat lanjutan di Pemkab Mitra
Kamis, 2 September 2021 6:51 Wib
DAK fisik terancam tak dicairkan, Lalandos ultimatum delapan Kadis
Jumat, 27 Agustus 2021 6:45 Wib
13 tahun Mitra, Lalandos: bergerak cepat, kreatif, dan tetap berinovasi di tengah pandemi
Sabtu, 23 Mei 2020 16:27 Wib
Lalandos Cs siap tak terima TKD
Senin, 2 Maret 2020 20:12 Wib
Masalah maladministrasi mantan Sekda Minahasa Tenggara dilaporkan ke Gubernur
Kamis, 27 Februari 2020 6:41 Wib