Bara Hasibuan Sosialisasi empat pilar kepada pemuka agama di Kombos Timur

Sabtu, 16 Maret 2019 21:20 WIB

Suasana sosialisasi di Kombos Timur. (Jo) (1)

Pancasila harus lebih dipahami oleh seluruh masyarakat,

Manado (ANTARA) - Anggota DPR RI dapil Sulawesi Utara, Dr. Bara Krishna Hasibuan Walewangko, mengatakan masalah paling kritis di Indonesia saat ini adalah intoleransi.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi VII DPR RI itu, saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan, kepada para pemuka dan penyuluh agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia jemaat Bethany Kombos Timur, Sabtu siang.

"Kondisi yang terjadi sekarang ini menunjukkan ada yang salah dan tidak beres karena berbagai tindakan intoleransi yang terjadi di mana-mana, dan itu sudah melenceng dari cita-cita awal pendirian bangsa ini," kata Bara, sapaan akrab politisi PAN itu, yang kembali menjadi Caleg untuk menjadi wakil rakyat ke Senayan pada pemilu 2019 ini.

Sebab itu barang mengatakan disinilah letak pentingnya Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat supaya betul-betul memahami keragaman dan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan.

"Pancasila harus lebih dipahami oleh seluruh masyarakat, dan bagaimana negara ini didirikan oleh para founding fathers yang berasal dari berbagai latar belakang suku agama dan ras di Indonesia kala itu," katanya.

Doktor lulusan Harvard University yang berdarah sonder Minahasa itu menegaskan bahwa Indonesia adalah milik semua dan bukan hanya sekelompok atau segolongan orang.

"Bahkan sejumlah tokoh asal Sulawesi Utara seperti mister A A Maramis doktor Sam Ratulangi babe Palar dan beberapa tokoh lainnya ikut menjadi orang-orang yang merumuskan berdirinya bangsa Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan itu, Bara juga menjelaskan tentang Pancasila undang-undang dasar 45, NKRI, dan bhineka Tunggal Ika yang harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bara Hasibuan juga menegaskan tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan Pancasila, sebab hal tersebut tidak pernah berubah, meskipun UUD 45 sudah mengalami empat kali amandemen.

Baru juga menegaskan, bahwa aksi terorisme yang masih sering terjadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemiskinan seperti yang sering disebutkan sejumlah kelompok.

Karena berdasarkan fakta, katanya, pelaku teror adalah orang berpendidikan dan memiliki keluarga yang secara finansial tidak bisa dikatakan miskin tetapi orang menengah.

Usai sosialisasi dilanjutkan dengan dialog antara barat dan para pemuka agama yang mengangkat sejumlah masalah di Indonesia terutama terkait intoleransi dan bagaimana terus menyampaikan Pancasila kepada warga masyarakat.***