"Banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat dan disampaikan langsung kepada kami, juga kepada kepala dinas kesehatan, PUPR dan dinas sosial," kata Ketua DPRD Noortje Henny Van Bone di Manado, Senin.
Dia mengatakan, kepala lingkungan dari Winangun Dua mengatakan, Fredy Mamangkey mempertanyakan tentang adanya isu mengenai pengurangan jumlah penyakit yang ditanggung oleh BPJS. "Apakah benar atau tidak, khawatir jangan sampai ditolak ketika berobat, jadi minta dibantu," katanya.
Aspirasi selanjutnya berasal dari tokoh masyarakat Malalayang, Matheos Kakauhe yang minta agar adanya pelebaran jalan di Krida yang sempit sehingga menimbulkan kemacetan, padahal itu adalah alternatif untuk mengurangi kemacetan.
Ada juga dari kepala lingkungan dari Bahu, Mediy Mangero, yang minta agar masa jabatan kepala lingkungan diperpanjang dan minta agar jadwal kunjungan kerja DPRD dikurangi supaya anggaran bisa dialihkan kepada hal yang lain, juga minta tambatan perahu di Big Fish.
Kemudian aspirasi untuk pembangunan infrastruktur juga disampaikan Heppy Tompunu dari Bahu, lalu dari Tasbih Tumaden dari Malalayang Satu Timur dan Raymon Kumasen dari Malalayang Satu.
Semua aspirasi tersebut, kata Van Bone, langsung diterima dan dijawab langsung olehnya, juga ada oleh kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas PUPR, Kabid rehabilitasi sosial Dinas Sosial.
"Mengenai pengurangan jumlah penanggungan biaya oleh BPJS itu tidak benar, jadi warga jangan khawaatir, karena pemerintah tetap menanggungnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Robby Mottoh.
Penegasan tersebut, kata Van Bone, juga didukungnya karena tidak ada informasi resmi dan pemerintah pusat maupun daerah belum mengeluarkan perintah atau instruksi apapun untuk BPJS kesehatan. "Jadi warga tenang saja," katanya.
Mengenai pembangunan jalan, katanya, sudah masuk dalam APBD 2018, tinggal menunggu realisasi pembangunannya pada tahun depan. Demikian juga dengan pembangunan drainase dan tambatan perahu di tepi pantai pasti diperjuangkan.
"Mengenai masa jabatan kepala lingkungan, memang hak prerogatif wali kota, tetapi akan kami sampaikan supaya bisa dipertimbangkan, karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Manado," katanya.
Khusus untuk permintaan agar kunjungan kerja dikurangi, Van Bone, mengatakan, semua perjalanan sudah masuk dalam anggaran, tetapi bukan itu masalahnya, bahwa studi banding ke kementerian di Jakarta itu adalah bagian dari pembahasan peraturan daerah.
"Karena itu kunjungan kerja selalu kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika harus berkonsultasi ke kementerian maka harus dilakukan, sebaliknya jika tidak pun tak akan dipaksakan, yang penting semuanya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," katanya.
Selain menggelar reses, ketua DPRD juga memberikan bantuan sembako kepada warga miskin di seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan Malalayang Satu Timur, dengan tujuan untuk meringankan beban warga miskin di wilayah tersebut.
Dalam reses tersebut Van Bone didampingi Kadis Kesehatan dr Robby Mottoh, Sekretaris dinas PUPR Manado, Piter, dan Kabis Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Olga Krisen dan didampingi Camat Malalayang, Argo Sangkay serta dihadiri para lurah, kepala lingkungan dan masyarakat di Sario-Malalayang.
(.KR-JHB/B/S023/S023) 27-11-2017 20:39:05
