Minahasa Utara, 31/3 (Antara Sulut) - Minimnya anggaran diakibatkan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya dialami dinas Perindustrian yang sebelumnya Disperindag, membuat Industri Kecil Menengah (IKM) di Minahasa Utara terbengkalai.
Kepala Dinas Perindustrian Femmy Pangkerego melalui Kabid Industri Tineke V Rate, Jumat mengakui bila pihaknya kesulitan mengurus sedikitnya 3030 IKM musiman yang ada di 10 Kecamatan Minahasa Utara.
"Dari 3306 IKM yang terdaftar di dinas perindustrian, hanya ada 276 IKM yang produktif menjalankan usahanya atau formal, sedangkan 3030 IKM melakukan kegiatan musiman," ujar Kabid.
Dari sekian banyaknya industri kecil menengah kata Tineke, ada berbagai bidang yang digeluti para pelaku usaha tersebut.
"Diantaranya bidang mebel, pembuat kue, penjahit serta kerajinan tangan lainnya yang dibuat untuk menghasilkan bahan berharga," ujarnya.
Tineke menjelaskan, dari 3030 IKM musiman ini, tidak serta merta digeluti masing-masing pelaku usaha.
"Kemungkinan tidak ada modal sehingga pelaku usaha musiman ini berhenti. Kemudian ada lagi pelaku usaha lainnya melanjutkan usaha yang sama, namun ketika usaha tersebut dirasa tidak memiliki peluang bisnis baik, maka terjadilah dinamakan usaha musiman dan begitu seterusnya," katanya.
Untuk itulah kata Tineke, dari anggaran di dinas perindustrian berkisar Rp1.350.000.000 untuk 2017 yang terbagi di dua bidang dan sekretariat, tidaklah mencukupi untuk membantu IKM Minahasa Utara.
"Memang saat ini masih dalam penyesuaian, tapi dari pantauan dilapangan ternyata anggaran yang ada tidaklah mencukupi demi menunjang IKM. Peralatan yang dibutuhkan pun belum memadai," katanya.
Belum lagi untuk memperkenalkan produk unggulan Minahasa Utara kata Tineke, dari segi promosi agar dikenal khalayak masyarakat umum baik ditingkat nasional bahkan internasional, sangatlah minim.
"Berharap ditahun akan datang dari usulah yang dianggarkan kedepan hingga tepat sasaran, dapat diterima demi menunjang visi misi Bupati dan Wakil Bupati ibu Vonnie A Panambunan dan bpk Joppi Lengkong diantaranya agrobisnis dan pariwisata," katanya.
Disisi lainnya, Kepala Dinas Perindustrian Minahasa Utara Femmy Pangkerego terkait program E- Smart IKM yang sementara dijalankan pemerintah provinsi melalui dinas perindustrian dan perdagangan, akan berupaya melakukan program sama demi menunjang usahanya.
"Program itu sangat baik karena nantinya melalui E-Smart, para pelaku usaha bisa melakukan promosi lewat pengembangan juga pemanfaatan digital. Tapi penerapannya akan dilakukan pada 2018 mendatang ketika anggaran memadai," kata Pangkerego.
Berita Terkait
Menko Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu/anak
Senin, 26 Februari 2024 16:09 Wib
PWI harap anggaran pelatihan wartawan masuk APBN
Selasa, 20 Februari 2024 18:26 Wib
Debat capres, Ganjar siap kembalikan alokasi anggaran kesehatan 5-10 persen
Minggu, 4 Februari 2024 20:46 Wib
Kemenkumham Sulut ingatkan perencanaan anggaran berbasis kinerja
Jumat, 26 Januari 2024 6:58 Wib
Polda Sulut dalami dugaan pemotongan anggaran di Polres Bitung
Rabu, 17 Januari 2024 4:39 Wib
Jubir Menhan: Anggaran pertahanan tak sampai Rp700 triliun
Selasa, 9 Januari 2024 6:46 Wib
Menhan Prabowo sebut beberapa alutsista udara jadi prioritas di 2024
Jumat, 1 Desember 2023 14:51 Wib
DPD SP PLN Suluttenggo nilai penerapan 'Power Wheeling' tambah beban anggaran pemerintah
Sabtu, 25 November 2023 15:51 Wib