BSG MoU 15 Pemda Sulut percepat transformasi digital

Selasa, 24 Februari 2026 21:49 WIB

Dirut BSG Revino Pepah foto bersama Gubernur Sulut Yulis Selvanus, Wagub Sulut Victor Mailangkay, Kepala BI Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar usai melakukan MoU dengan 15 pemda di Sulut dalam HLM, di Manado. ANTARA/Nancy L Tigauw

Manado (ANTARA) - PT Bank Sulut dan Gorontalo (BSG) melakukan MoU dengan 15 pemerintah daerah di Sulawesi Utara (Sulut) guna mempercepat transformasi digital di daerah tersebut.

Direktur Utama BSG Revino Pepah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama 15 bupati dan wali kota se-Sulut terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penandatanganan ini menjadi bagian dari langkah percepatan transformasi fiskal daerah melalui digitalisasi sistem penerimaan pajak dan retribusi," kata Dirut Revino, di Manado, Selasa.

Kerja sama tersebut mencakup integrasi kanal pembayaran non-tunai, penguatan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.

Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang menegaskan pentingnya kerja lintas sektor yang agresif dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulut.

Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal menjadi fondasi utama agar pemerintah daerah memiliki ruang belanja yang lebih luas dan berkualitas.

Optimalisasi PAD dinilai krusial untuk mendukung percepatan realisasi program prioritas, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.

Sehingga, katanya, sebagai bank pembangunan daerah, BSG didorong tidak hanya berperan sebagai pengelola kas daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam modernisasi sistem keuangan pemerintah.

Melalui digitalisasi penerimaan, potensi kebocoran dapat ditekan, proses administrasi menjadi lebih efisien, dan pelaporan keuangan semakin transparan.

Kerja sama ini juga terhubung dengan agenda percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang sebelumnya dibahas dalam HLM.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu memetakan potensi pendapatan secara lebih akurat sekaligus memperluas basis pajak dan retribusi.