Indonesia pimpin sidang Dewan HAM PBB usung misi penting

Senin, 23 Februari 2026 21:05 WIB

Tangkapan layar - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026), sebagaimana ditayangkan melalui siaran daring UN Web TV. ANTARA/Nabil Ihsan/aa.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengusung misi penting "Kepresidenan Untuk Semua" saat pertama kali memimpin Sidang Dewan HAM PBB dengan komitmen memperkuat peran badan tersebut di tengah tekanan multilateralisme.

"Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua," kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).

Sebagaimana dipantau melalui siaran UN TV di Jakarta, ia menyatakan multilateralisme tengah berada di bawah tekanan besar, dan Dewan HAM PBB tidak lepas dari ketegangan geopolitik.

Sugiono mengingatkan dewan tersebut agar tidak terpolarisasi atau terkesan selektif dalam menangani kasus HAM karena hal itu dapat merusak legitimasi dan mengurangi kepercayaan global.

"Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan," ujarnya.

Sugiono menekankan Dewan HAM harus tetap kredibel dan relevan dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan integritas dan prinsip dasar.

Hal itu, kata dia, dapat dicapai dengan memperkuat imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.

Indonesia siap menjembatani perbedaan melalui dialog dan mendengarkan semua pihak secara saksama, kata Sugiono.

"Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita," katanya, menegaskan.

Ia menambahkan relevansi dewan tersebut di masa depan bergantung pada konsistensi dan ketegasan tanpa terpolitisasi atau bersikap selektif.

Sidang ke-61 menjadi sidang pertama Dewan HAM PBB yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak dewan itu dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret.

Selama kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.