Manado, 14/4 (Antara) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mempertanyakan realisasi dari pelaksanaan anggaran usaha kelistrikan tahun 2015.
Anggota Pansus Lucia Taroreh mengatakan salah satu program dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut adalah pembangunan ketenagalistrikkan, di daerah itu.
"Program itu yakni melalui pembangunan usaha kelistrikkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar," kata Taroreh pada rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2015 dengan Dinas ESDM Sulut.
Ia menambahkan, supaya dapat menjabarkan program pembangunan tersebut dan bagaimana realisasi pelaksanaan kegiatan itu.
Kepala Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Sulut Alfrets Polii mengatakan pembangunan usaha kelistrikkan tersebut merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
PLTS ini merupakan bantuan yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Pada tahun 2015 ada tiga daerah yang dibagikan masing- masing Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung.
"Penyaluran PLTS ini berdasarkan permohonan masyarakat melalui kepala desa, dimana masyarakat yang menerimanya tidak mampu dan di wilayah itu belum ada aliran listrik," katanya.
Dia menambahkan, setiap kepala keluarga mendapatkan satu buah PLTS.
"Tahun 2015 sebanyak 267 unit PLTS yang dibagikan kepada masyarakat di tiga daerah itu,"katanya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Novie Mewengkang, dan dihadiri sejumlah anggota antara lain, Jems Tuuk, James Karinda, Lucia Taroreh, Nori Supit.***2***
(T.J009/B/A029/A029) 14-04-2016 23:23:22
DPRD pertanyakan realisasi alokasi anggaran usaha kelistrikan
Suasana pembahasan Pansus LKPJ ( foto jorie darondo) ((1))
"Program itu yakni melalui pembangunan usaha kelistrikkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar," kata Taroreh pada rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2015 dengan Dinas ESDM Sulut.
