Manado (ANTARA) - Lebih dari 700 kepala keluarga yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulut telah terdata dalam program Pendataan Keluarga (PK) 2021 dan pemutakhiran data hingga tahun 2024.
"Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis, mulai dari penentuan keluarga berisiko stunting, intervensi program Bangga Kencana, hingga perumusan kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga," kata Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Y Winokan di Manado, Rabu.
Dia mengatakan pendataan keluarga merupakan kegiatan strategis lima tahunan yang dilanjutkan dengan proses pemutakhiran berkala.
PK 2021 dan pemutakhiran data tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN, tetapi merupakan bagian dari kerja bersama seluruh pemerintah daerah.
"Data yang dihasilkan menjadi pijakan dalam menyusun intervensi pembangunan keluarga lintas sektor," katanya.
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025.
Workshop tersebut diikuti oleh 30 peserta, terdiri atas 15 pengelola data dari organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota dan 15 orang dari PKB/PLKB sebagai manajer data.
"Tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan bisa tidak tepat sasaran," ujarnya.
Dia berharap peserta yang mengikuti workshop tersebut memastikan bahwa data keluarga Indonesia benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.
