Mangindaan: Beranda depan harus terang

Manado, (Antarasulut) - MPR bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, menggelar rapat membahas masalah perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Filipina.

"Kita membahas masalah perbatasan sebab salah satu pilar bangsa adalah NKRI, jadi harus diamankan, sebagai beranda depan kita harus terang, saya tidak mau lagi dengar gelap," kata Wakil Ketua MPR EE Mangindaan saat membuka rapat di salah satu hotel di Manado.

Mangindaan mengatakan, Indonesia memiliki sejumlah provinsi yang perbatasan dengan negara tetangga. Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina di dua kabupaten.

"Ada pulau Marore di Kabupaten Sangihe dan Miangas di Talaud yang berbatasan dengan General Santos dan Davao Filipina yang memerlukan sentuhan dan perlakuan khusus dari pemerintah," kata Mangindaan.

Mangindaan menegaskan, MPR sama sekali tidak melupakan perbatasan, karena itu adalah beranda depan NKRI yang harus diperhatikan kesejahteraannya.

"Kita sudah melihat NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, juga Kalimantan Utara, Papua dengan PNG, sekarang saya mengajak melihat perbatasan Indonesia dengan Filipina yang batasnya adalah lautan," kata Mengindaan.

Dia mengatakan, banyak hal yang sudah diupayakan untuk dilakukan oleh MPR bersama pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.

Di antaranya kata Mangindaan, adalah dengan membangun bandara di Miangas dan Pulau Siau, serta membangun gudang Bulog untuk menjaga persediaan pangan di tempat itu.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulawesi Utara Nikson Watung, mengatakan kondisi masyarakat di perbatasan memang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena fasilitas yang dibangun sudah difungsikan.

"Bandara di Miangas sudah beroperasi, sedangkan di Sitaro sementara dilaksanakan (pembangunannya), walaupun memang masih ada yang kurang dan itu yang diminta menjadi perhatian pusat untuk dilaksanakan," katanya.