Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.
Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.
"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.
Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.
Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Berita Terkait
![Jelang pilkada 2024, Mendagri Tito ultimatium pemda segera cairkan NHPD](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/WhatsApp-Image-2024-06-26-at-21.00.35.jpeg)
Jelang pilkada 2024, Mendagri Tito ultimatium pemda segera cairkan NHPD
Rabu, 26 Juni 2024 21:02 Wib
![Mendagri Tito: Pemda harus fasilitasi KPU dan Bawaslu di tahapan Pilkada 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/pixelcut-export-38.jpeg)
Mendagri Tito: Pemda harus fasilitasi KPU dan Bawaslu di tahapan Pilkada 2024
Rabu, 26 Juni 2024 18:12 Wib
![Mendagri Tito sebut Indonesia berpotensi jadi negara dominan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/IMG-20240626-WA0004_1.jpg)
Mendagri Tito sebut Indonesia berpotensi jadi negara dominan
Rabu, 26 Juni 2024 13:18 Wib
![Mendagri lantik Mayjen Ramses Limbong sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/19/pixelcut-export-29.jpeg)
Mendagri lantik Mayjen Ramses Limbong sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan
Rabu, 19 Juni 2024 18:58 Wib
![Mendagri konsisten jaga inflasi di Indonesia tetap terkendali](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/10/IMG-20240610-WA0013_1.jpg)
Mendagri konsisten jaga inflasi di Indonesia tetap terkendali
Senin, 10 Juni 2024 12:23 Wib
![Mendagri Tito sebut Pilkada Serentak 2024 paralel dengan masa jabatan presiden](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/02/IMG-20240502-WA0056_1.jpg)
Mendagri Tito sebut Pilkada Serentak 2024 paralel dengan masa jabatan presiden
Kamis, 2 Mei 2024 21:58 Wib
![Mendagri Tito beri apresiasi ke KPU tetapkan hasil Pemilu 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/03/21/IMG_3823.jpeg)
Mendagri Tito beri apresiasi ke KPU tetapkan hasil Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 9:04 Wib
![Mendagri Tito minta pemda salurkan THR dan Gaji 13 tepat waktu](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/03/18/1000209868.jpg)
Mendagri Tito minta pemda salurkan THR dan Gaji 13 tepat waktu
Selasa, 19 Maret 2024 6:37 Wib