Mataram (ANTARA) - DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menginstruksikan kadernya untuk menurunkan seluruh baliho Anies-AHY imbas kabar keputusan Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
"Sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat sejak tadi malam Kamis (31/8), kami langsung menurunkan seluruh atribut bergambar Anies-AHY di seluruh wilayah NTB," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan melalui telepon dari Mataram, Jumat.
Ia mengatakan keputusan menurunkan seluruh baliho atau atribut bergambar Anies-AHY karena koalisi yang dibangun bersama Partai Demokrat, NasDem, dan PKS sudah keluar dari pakem sebenarnya di mana sebelumnya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Bawswedan di Pilpres 2024.
"Soal paket Anies-Muhaimin Iskandar ini, Partai Demokrat tidak pernah diajak komunikasi sebagai mitra koalisi. Padahal dari sebelumnya mereka sudah bersurat untuk meminta AHY sebagai cawapres, tapi tiba-tiba datang dengan mitra koalisi baru," tegasnya.
Meski demikian, Andi Mardan menegaskan menolak jika ada anggapan bahwa keputusan Partai Demokrat menurunkan seluruh atribut Anies-AHY karena Partai Berlambang Mercy itu kecewa dan terbawa perasaan (baper) dalam politik.
"Tidak ada istilah kami baper politik. Tetapi sebagai mitra koalisi mestinya kami diajak bicara dan berdiskusi bukan dengan memberikan keputusan sepihak. Karena kami memahami posisi meski sejak awal kami juga menyerahkan keputusan bakal cawapres kepada Anies," katanya.
Sebelumnya pada Selasa (29/8) malam di NasDem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga bakal capres Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, bakal capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat.
Sejauh ini, Anies belum memberikan komentar terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu pula dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi di Pilpres 2024.
PKB belum mengumumkan kerja sama itu maupun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
