Minahasa Utara (ANTARA) - Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulut, Richard Dondokambey berharap dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
"Hal ini sudah disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden saat mereka mengunjungi KEK Pariwisata Likupang beberapa waktu lalu," kata Richard di Manado, Rabu.
Realisasi investasi di KEK Likupang saat ini sebesar 234 miliar dolar AS dan telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sebanyak 650 orang.
Meski begitu, katanya ada beberapa poin yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, misalkan akses masuk kawasan yang lahannya beririsan dengan PTPN.
Hal berikutnya yang butuh dukungan kementerian dan lembaga adalah sarana dan prasarana utilitas air bersih dimana Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) harus dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP.
Masih terkait dengan Kementerian PUPR, kata dia, ada akses jalan sepanjang 450 meter dari gerbang utama yang harus dibangun.
Sementara dengan Kementerian Perhubungan masih memerlukan kemudahan akses untuk izin terminal khusus.
"Dari Kementerian ESDM antara lain penetapan wilayah khusus dalam rangka pengadaan tenaga listrik agar investasi 'renewable energy' dapat terlaksana di lokasi KEK Likupang," ujarnya.
Selanjutnya, terkait dengan izin pemanfaatan daerah laut dalam rangka pengembangan 'marine aqua culture' dan konservasi laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Paling penting juga adalah fasilitas informasi promosi pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa direalisasikan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Administrator harap dukungan pemerintah bangun sarpras KEK Likupang
