Jakarta, 26/12 (AntaraSulut) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang saat ini dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bahkan sudah saatnya pemerintah memerangi mafia pajak.
"Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," kata Hasto, di Jakarta, Jumat.
Berbagai langkah bisa dilakukan, menurut Hasto antara lain membuat sistem perpajakan daring, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, dan mengukur kinerjanya secara objektif, meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekitar 52,8 persen.
Selain itu, memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan.
Oleh karena itu, DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak tersebut.
"Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh," ujarnya.
Pemerintah juga disarankan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti kejaksaan, dirjen pajak, BPKP, intelijen pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. Dengan demikian negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak.
PDI Perjuangan meyakini jika sektor perpajakan ini dapat dibereskan, maka negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri.
"Saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan sendiri," ujar Hasto.
Selain mengemban misi untuk menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimumkan sumber penerimaan negara.
Disisi lain, tambah dia, merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran.
Berita Terkait
Realisasi penerimaan pajak Sulut capai Rp872,48 miliar
Sabtu, 4 Mei 2024 12:13 Wib
Andres Iniesta kena denda pajak di Jepang karena laporan tidak benar
Senin, 25 Maret 2024 7:14 Wib
Peringati Idul Fitri dan Paskah, Pemprov Sulut beri keringanan denda pajak
Kamis, 14 Maret 2024 21:48 Wib
Wali Kota Bitung ajak WP segera lapor SPT
Selasa, 5 Maret 2024 16:08 Wib
Mendagri minta pemda jangan naikkan pajak yang berimbas inflasi
Selasa, 5 Maret 2024 5:31 Wib
Pemkot Bitung sinergi DJP dukung pencapaian penerimaan pajak
Rabu, 21 Februari 2024 20:52 Wib
Jika terpilih, Ganjar-Mahfud tak akan naikkan pajak
Kamis, 8 Februari 2024 9:27 Wib
Menko Airlangga: Pengusaha hiburan bisa dapatkan insentif pajak
Sabtu, 27 Januari 2024 7:36 Wib