Ketua Komisi D DPRD Manado Sesalkan Langkah Pemkot Potong Honor THL

Manado (ANTARA) - Ketua komisi IV DPRD Manado, Lily Walanda, MBA, menyesalkan kebijakan pemerintah kota (Pemkot) yang memotong honor para tenaga harian lepas (THL) dengan alasan menutupi defisit anggaran, karena menyusahkan THL, yang hanya berharap penghasilan dari honor tersebut. 

"Jika memang beralasan efisiensi, seharusnya jangan memangkas honor THL, karena sama saja dengan membuat kehidupan para THL semakin susah, padahal jika yang sudah berkeluarga itu kehilangan nilai Rp2 juta itu sangat terasa, apalagi sekarang kondisi perekonomian makin sulit ditambah dengan kenaikan BBM yang membuat harga ikut-ikutan naik, tentu akan makin menyulitkan kondisi para THL," kata Liwa, sapaan akrab Srikandi Partai Demokrat Manado itu. 

Menurut Walanda, seharusnya yang dilakukan Pemkot Manado adalah merumahkan THL yang hanya numpang nama saja, dan tidak masuk kerja dengan benar.

"Jangan mengorbankan THL yang rajin, karena tidak ada juga tempat swasta yang mempekerjakan orang hanya dua kali dalam sepekan, jadi tak masuk akal, alasan Kepala Badan Keuangan memotong jam kerja THL tetapi yang dikorbankan adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk hidup dan menghidupkan keluarganya," tegas Walanda.  

Dia bahkan menyebutkan banyak THL yang hanya numpang nama, namun datang sesuka hati, bahkan ada yang tak datang sama sekali, itulah yang harusnya dirumahkan saja dan honor mereka itulah yang harusnya digunakan menutupi defisit anggaran. 

Pemkot Manado memang memotong honor THL, dengan alasan efisiensi, demi menutupi defisit anggaran pada perubahan APBD 2022. 

Pemkot Manado memotong honor THL yang sebelumnya dianggarkan Rp3 juta per bulan menjadi Rp2 juta dengan pemotongan jam kerja, menjadi tiga kali dalam seminggu dan semuanya bergiliran mendapatkan pemotongan kerja. 

Dari pemotongan honor Rp1 juta per orang dari sekitar 3.000 THL Pemkot Manado berhemat anggaran Rp3,4 miliar, dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada  APBD-P 2022.