Optimalisasi Tol Laut sarana perluasan kerja sama antara daerah

Manado (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Selaku Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Dr Iskandar Simorangkir mengatakan optimalisasi tol laut sebagai sarana pelaksanaan dan perluasan kerja sama antar daerah (KAD).

"Tol laut berperan dalam menyediakan konektivitas dan memperlancar distribusi barang pokok penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan," kata Simorangkir dalam Rakorwil Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulampua, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan pemanfaatan tol laut perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat menekan disparitas harga antardaerah.

Sebagian besar komoditas pangan yang diangkut dengan tol laut, katanya, merupakan komoditas yang tahan lama. 

"Ke depan perlu adanya penggunaan teknologi penyimpanan misalnya; cold storage mengingat jangka waktu pelayaran cukup lama agar dapat mengangkut komoditas yang perishable," jelasnya.

Seluruh wilayah Sulampua yang dilewati rute tol laut, katanya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.

Dia menjelaskan secara spasial, inflasi daerah di wilayah Sulampua pada Juni 2022 bervariatif. Realisasi inflasi Papua tercatat tertinggi sebesar 5,60 persen (yoy), sementara Malaku Utara dan Papua Barat menjadi daerah dengan realisasi inflasi cukup rendah dan stabil. 

"Namun secara umum, inflasi wilayah Sulampua berada dalam tren meningkat,"jelasnya.

Inflasi baseline pada tahun 2022 diperkirakan akan terus meningkat dan berpotensi berada di atas target sasaran.

Peningkatan inflasi tahun 2022 adanya pent up demand seiring menguatnya pemulihan ekonomi serta masih berlanjutnya transmisi kenaikan harga komoditas global (pangan dan energi).

Extra effort dari seluruh daerah terutama untuk menjaga inflasi pangan bergejolak untuk mendukung pencapaian inflasi agar tetap terkendali menjadi strategis mempertimbangkan daerah memiliki kewenangan untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.

Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Memitigasi dampak upside risks antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Menjaga Inflasi dalam kisaran 3-5 persen dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. 

Implementasi strategi difokuskan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah.

Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: “Digitaslisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilitasi Harga”.