KSP dorong kementerian dan lembaga kolaborasi menjaga wilayah laut NKRI

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong kementerian/lembaga (K/L) berkolaborasi menjaga wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penguatan pengamanan wilayah laut Indonesia, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Dua napi terorisme di Lapas Palu berikrar setia kepada NKRI

“Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini. Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” kata Moeldoko.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh KSP dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkopolhukam, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kogabwilhan I ini, bertujuan untuk memahami rumitnya situasi di perbatasan, terutama di batas-batas wilayah laut terluar Indonesia.

Baca juga: Pemkot Tomohon sebut tokoh agama pejuang memperkokoh NKRI

Moeldoko memastikan bahwa KSP sebagai lembaga yang mengawal isu-isu strategis nasional akan bekerja mengelola persoalan batas-batas negara dan kedaulatan Indonesia.

Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” kata Moeldoko.

Baca juga: Semangat Perjuangan Robert Wolter Mongisidi gambaran NKRI sesungguhnya

Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L.

Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Sementara itu, penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek utama pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun.

Baca juga: Napiter sebut pihak lapaskan membina dengan humanis

Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.