Dubai, UEA (ANTARA) - Bank Dunia mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 sekaligus mengatasi masalah perubahan iklim.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kähkönen mengatakan dua tahun terakhir merupakan tahun yang penuh tantangan karena pandemi menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Menurut Satu, upaya pemerintah Indonesia sangat luar biasa dan berhasil mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan bantuan sosial di seluruh negeri untuk mengatasi pandemi.
"Perekonomian Indonesia telah melewati krisis lebih baik daripada banyak perekonomian lain di dunia, berkat pengelolaan ekonomi makro Indonesia yang bijaksana. Sekarang fokusnya bergeser ke mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan yang menentukan zaman kita pada tahun 2030," ujar Satu dalam forum bisnis bertajuk "Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day" di perhelatan Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa.
Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia juga berupaya untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat dan sedang mempersiapkan transisi sektor energi.
Seperti di tempat lain di dunia, lanjut Satu, transisi Indonesia menuju rendah karbon akan bergantung pada keterlibatan aktif sektor swasta. Pemerintah di Indonesia atau di negara lain tidak dapat melakukan transisi dengan sukses apabila mengerjakannya sendiri.
"Dibutuhkan upaya semua orang, pemerintah, hingga sektor swasta, hingga masyarakat sipil dan mitra pembangunan. Saya senang mengakui upaya pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dan proses institusi untuk memfasilitasi kemitraan publik-swasta dan investasi swasta," kata Satu.
Satu menyampaikan antara 2016 dan 2021 ada beberapa peningkatan penting dalam investasi swasta di Indonesia, dengan 23 pendekatan dalam bentuk kemitraan publik-swasta, dengan nilai hampir mencapai 13,25 miliar dolar AS .
Indonesia sendiri juga telah menerbitkan sukuk hijau pertama di dunia di bawah obligasi hijau dan kerangka sukuk hijau. Meski demikian, Satu menilai masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, reformasi diperlukan untuk menyelaraskan rezim regulasi untuk mempercepat pembangunan cerdas iklim.
Indonesia pun berencana untuk mengarusutamakan standar lingkungan, sosial dan tata kelola dalam infrastruktur dan menciptakan insentif untuk pembangunan bersih dan transisi energi yang berkelanjutan.
"Ini sangat baik. Ke depan, penting juga untuk meningkatkan investasi swasta dan internasional melalui mekanisme pembiayaan yang inovatif dan lunak untuk mengembangkan infrastruktur hijau dan untuk mengelola risiko fiskal dalam masa transisi," ujar Satu.
Bank Dunia berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam aksi mengatasi perubahan iklim serta dalam tujuan pembangunannya. Bank Dunia mendukung inisiatif energi panas bumi Indonesia dan juga menyiapkan dukungan untuk modernisasi pelabuhan di Indonesia bagian timur dan berkolaborasi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui angkutan massal.
"Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dalam penetapan harga dan kerangka perdagangan karbon baru pada program daur ulang aset, serta percepatan pengenalan energi terbarukan," kata Satu.
