Manado, (Antara Sulut) - Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi paling utara di Indonesia yang memiliki 258 pulau dengan rincian 59 pulau berpenghuni dan 199 pulau tidak berpenghuni.
Dari pulau-pulau tersebut sebanyak 168 pulau berada di pulau terluar Sulawesi Utara yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 16 pulau, Kabupaten Kepulauan Sangihe 105 pulau dan Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tahulandang dan Biaro) sebanyak 47 pulau.
Pulau paling utara yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik adalah Pulau Miangas. Pulau ini letak geografisnya sejajar dengan Pulau Mindanao, Filipina.
Begitu pentingnya interaksi antara warga Filipina dan warga Sulawesi membuat pemerintah Filipina membuka Konsulat Jenderal Filipina di Jalan 17 Agustus Manado.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mempercantik pulau-pulau terluar tersebut baik dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana transportasi dan peningkatan kesejahteraan warganya.
Para pejabat negara juga langsung menyapa warga perbatasan sehingga bisa langsung mendengar keluh kesah mereka.
Setelah 2011 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh meresmikan Politeknik Nusa Utara di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi politeknik negeri, pada penghujung 2012 ini giliran Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini, berkunjung ke tempat yang sama.
Kedua pejabat negara ini sama-sama berkeinginan agar pulau terluar sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terbelakang, namun berkecukupan sehingga infrastrukturnya harus dibenahi.
Rombongan Menteri PDT berangkat dari Pelabuhan Manado, Sabtu (8/12) lalu dengan menggunakan Kapal cepat Water Jet menuju Pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kapal turbo jet yang dioperasikan PT Karya Line Indonesia itu hanya memerlukan waktu empat jam untuk mengarungi laut Sulawesi melintasi Pulau Biaro, Pulau Tahuladang dan Pulau Siau yang tergabung dalam Kabupaten Sitaro, yang jarak tempuhnya sekitar 244 Kilometer.
"Selama saya berkunjung ke pulau-pulau terluar Indonesia, baru sekarang ini bisa naik kapal transportasi ke pulau terluar dengan nyaman dan cepat," ujar Helmy yang sudah mengelilingi hampir semua pulau terluar Indonesia tersebut.
Keberadaan kapal cepat tersebut memupuskan pandangan kalau alat transportasi ke pulau-pulau terluar identik dengan tradisional, jorok dan tidak nyaman.
Demikian pula adanya pesawat ke perbatasan menunjukkan komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan transportasi ke pulau terluar walaupun pelakunya pihak swasta.
Kapal serupa selama ini dijumpai pada penyeberangan antar pulau di negara-negara maju Asia seperti dari Hongkong - Makau dan Makau - Shenzen di China. Ternyata perjalanan Manado, Siau, Tagulandang, Biaro, dan Tahuna bisa dengan kapal tersebut.
Pembangunan infrastruktur pulau terluar ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan pulau terluar sebagai pulau terdepan Indonesia. Sebagai pulau terdepan tampilannya harus dibuat se-eksotis mungkin layaknya beranda sebuah rumah.
Potensi dan hambatan
Persoalan utama yang dihadapi pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara adalah fasilitas kesehatan, ketersediaan suplai listrik, fasilitas pendidikan, transportasi antar pulau, ketersediaan air minum, fasilitas telekomunikasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Yang ada sinyal di dekat pohon pak," ujar bidan Yuliani, warga Pulau Lipang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan penjelasan kepada tamu dari Jakarta dan Pemprov Sulut yang mengunjungi pulau yang dekat dengan Filipina tersebut.
Warga Pulau Lipang telah mendapatkan bantuan `riverse osmosis` (RO) atau alat yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar dan pamboat.
Begitulah dalam satu pulau saja tidak semua kawasan bisa menangkap sinyal dengan bagus. Bahkan di Pulau Miangas, pulau paling utara Sulawesi Utara, ketersediaan komunikasi hanya dibatasi enam pengguna. Kalau pengguna handphone pada saat pemakaian sudah enam orang maka pengguna berikutnya sudah tidak bisa mengakses lagi.
Manager Telkomsel Manado, Tomy Luxianto, memahami keluhan dari pengguna telekomunikasi di pulau-pulau terluar.
"Di Miangas memang baru bisa melayani enam telepon tunggu lokal. Semoga bisa terus bertambah. Ke depan kami akan membuka "branch office", di Tahuna. Kami nanti akan membuka Grapari untuk memberikan pelayanan pelanggan. Kabar baiknya untuk Pulau Siau sudah ada pelayanan 3G," katanya.
Distribusi BBM di pulau terluar juga menjadi agenda persoalan bagi Pertamina, pemerintahan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang dan pemerintah kabupaten di pulau terluar.
Bupati Kepulauan Sitaro mengeluhkan kalau bahan bakar minyak di daerah kepulauan tersebut pada Desember 2012, sulit didapat masyarakat.
"Kekurangan BBM menjadi salah satu kendala bagi masyarakat di Kepulauan Sitaro, karena itu minta Pertamina untuk memperbanyak pasokan di daerah tersebut," kata Bupati Kepulauan Sitaro, Toni Supit.
Supit mengatakan, karena sulit diperoleh masyarakat, maka BBM menjadi salah satu barang langka di pulau kepulauan berpenduduk sekitar 66,5 ribu jiwa tersebut.
"Masyarakat terpaksa harus membeli premium Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per liter, harga tinggi tersebut terjadi karena BBM semakin sulit dibeli masyarakat," kata Supit.
Selain menimbulkan masalah bagi masyarakat, kata Supit, kelangkaan BBM yang terjadi di daerah tingkat dua hasil pemekaran Kabupaten Sangihe Talaud tersebut, mulai berdampak pada pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah setempat.
"Satu-satunya jalan keluar yakni Pertamina harus menambah pasokan untuk Sitaro, dengan demikian maka kesulitan yang dirasakan masyarakat di daerah ini dapat teratasi," kata Supit.
Termasuk yang harus ditambah, pasokan BBM untuk nelayan, sebab tingkat produktivitas perikanan menjadi terganggu hanya gara-gara mereka tidak mendapatkan BBM.
Kabupaten Kepulauan Sitaro terdiri 47 pulau, dengan luas wilayahnya 92 persen merupakan perairan laut, karena itu BBM menjadi salah satu bahan strategis guna menopang pergerakan transportasi laut dapat berjalan lancar dan termasuk bagi penangkapan ikan oleh nelayan.
Sementara itu kawasan tanah Talaud memang tidak cocok bagi sebagian tanaman pertanian, karena kondisi tanah berbatu, tetapi siapa sangka, daerah ini justru menyimpan potensi besar yang bisa dikembangkan sebagai pemasok bahan baku uang dolar terbesar di dunia.
"Pisang abaka yang ditanam di Kecamatan Essang dan berapa kecamatan Talaud lainnya, kualitasnya terbaik di bandingkan produksi negara lainnya di dunia sebagai bahan baku kertas uang dolar," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Suhaedi.
Suhaedi mengatakan, ribuan hektare tanah di Kecamatan Essang sudah diteliti sangat cocok ditanami pisang abaka berkualitas terbaik di dunia.
Abaka Talaud, konon memiliki serat terbaik di dunia, karena itu kalau dikembangkan dengan serius, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina.
Untuk mendukung perekonomian di Talaud, pada anggaran 2012 ini pemerintah telah membangun Jembatan Arelo sepanjang 40 meter, yang menghubungkan daerah Mala dengan daerah lainnya di pinggiran Melonguane (ibukota Talaud) dengan dana dari APBN 2012 sebesar Rp11,42 miliar.
Tidak hanya Talaud yang memiliki potensi, investor Maladewa juga siap mengembangkan pariwisata Pulau Biaro, salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro.
Investor Maladewa tersebut direncanakan membangun resor di Pulau Biaro yang selanjutnya dikembangkan menjadi kawasan kegiatan diving standar internasional.
Gubernur Sulawesi Utara, Sarundajang, mengharapkan agar pada setiap pulau terluar yang berpenghuni terdapat dermaga dan memiliki kapal ferry.
"Provinsi Sulut merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Untuk itu pendekatan pembangunannya harus berbeda. Apabila setiap pulau tersebut terdapat bantuan dermaga dan Kapal Ferry maka pulau tersebut cepat berkembang," katanya
Prospek
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara mencatat ada beberapa proyek pemerintah di pulau terluar yang diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor bangunan yakni pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Talaud dengan alokasi dana bersumber dari PNPM-MP sebesar Rp2,75 miliar.
Kemudian kegiatan pembangunan Bandara di Pulau Miangas yang telah memasuki tahap pemersihan lahan untuk pembuatan landasan pacu dengan panjang 200 meter dan lebar 75 meter.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Suhaedi, mengemukakan hal itu pada Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Utara triwulan ketiga.
Kunjungan Menteri PDT dan Ketua Komisi V DPR RI ke Sangihe juga memberikan kegembiraan bagi warga setempat. Kementerian PDT bakal membangun tempat pengawetan ikan atau "cold storage" di Desa Dogha, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada 2013.
Helmy Faishal Zaini mengemukakan hal itu saat bertatap muka dengan warga Desa Dogha, Kecamatan Tamako.
"Saya sudah melihat potensi daerah ini. Saya sudah berkomunikasi dengan Deputi di Kementerian PDT, semoga pada 2013 bisa dipenuhi," ujar alumnus Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum Jombang tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Supredjo mengatakan kalau pada 2013 di Desa Dogha akan dibangun `cold storage` senilai 30 miliar rupiah dan pabrik pengolahan ikan.
"Kalau cold storage dan pabrik sudah dibangun warga Sangihe tidak perlu ke Bitung. Nanti Pemkab Sangihe akan membelinya sehingga perekonomian warga akan mengalami peningkatan," katanya.
Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi wilayah terluar Indonesia dengan negara tetangga Filipina, akan segera miliki layanan perbankan, menyusul kesiapan salah satu bank BUMN untuk mendirikan kantor jaringan.
"Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia(BRI) dan jajaran direksi lainnya, pekan lalu datang ke Manado dan menyatakan rencana pembangunan jaringan layanan perbankan dalam waktu dekat ini," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, Suhaedi.
Suhaedi mengatakan, kesiapan BRI untuk membuka jaringan perbankan di Pulau Miangas, merupakan sesuatu hal yang sangat positif dan strategis, karena kawasan tersebut merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Indonesia melalui Provinsi Sulut.
"BI sangat mendukung rencana BRI membuka layanan perbankan dan akan membantu proses administrasi pendirian jaringan perbankan tersebut," katanya.
Kalau BRI membuka setingkat teras di kawasan tersebut, ujar dia, sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut serta membuka peluang baru menjadikan Miangas sebagai pusat ekonomi di kawasan perbatasan.
"Pembangunan infrastruktur Bandara Miangas, merupakan jaminan pertumbuhan Miangas akan lebih baik ke depan, apalagi bila kantor jaringan BRI sudah beroperasi di daerah tersebut," kata Suhaedi.
Rencana BRI membangun jaringan perbankan di Miangas, kata Suhaedi merupakan salah satu perwujudan dari program keuangan inklusif yang saat ini sedang dipacu BI dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga lebih merata. (guntur/@antarasulutcom)
