Logo Header Antaranews Manado

Sulteng pelajari cara nelayan Sulut tangkap tuna

Kamis, 6 Desember 2012 18:17 WIB
Image Print
Aktivitas Pelabuhan Bitung. (Foto Humas Pemkot Bitung).
"DPRD akan menjadikan hasil studi banding ini sebagai bahan kajian dalam membahas bersama eksekutif berbagai program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang," ujarnya.

Manado, (Antara Sulut) - Sebuah tim dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkunjung ke Bitung, Sulawesi Utara, selama tiga hari, 4-6 Desember 2012.

Tim itu untuk studi banding cara menangkap ikan tuna yang efektif dan teknis pengolahannya agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo mengemukakan di Manado, Kamis,

Tim yang beranggotakan 25 orang itu terdiri atas pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 10 orang anggota DPRD Sulteng, dua orang pengusaha pengumpul ikan dan enam orang nelayan tangkap yang sehari-hari beroperasi di Selat Makassar.

Selama berada di Bitung, tim mengunjungi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dan dua buah industri pengolahan ikan di PPS setempat.

Hasanuddin Atjo menambahkan, studi banding itu mempunyai dua tujuan pokok yakni mempelajari cara nelayan Sulut menangkap ikan tuna yang mengadopsi cara-cara nelayan Pilipina serta pengolahan hasil.

Selain itu menghimpun masukan dari PPS Bitung dalam mengoperasikan PPS tersebut sehubungan dengan rencana Pemprov Sulteng membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Ogotua, Kabupaten Tolitoli, mulai tahun 2013.

Menurut Hasanuddin Atjo, produktivitas tangkapan tuna nelayan Sulut yang mengadopsi cara nelayan Pilipina jauh lebih efektif dibanding nelayan Sulteng yang menerapkan cara nelayan Mandar dari Sulawesi Barat.

"Nelayan tuna Bitung kalau turun ke laut mereka tinggal di rumpon sementara hasilnya dijemput untuk dibawa ke darat, namun nelayan tuna Sulteng, turun bersama-sama lalu pulang ramai-ramai setelah ada tangkapan. Ini tentu boros waktu, tenaga dan sumber daya," ujarnya.

Dalam teknik mengail ikan, katanya, nelayan Sulut menggunakan pemberat sementara dan ikan cumi pecah dan saat kail sudah turun ke dalaman tertentu, tali kail disentak lalu pemberat sementara lepas lalu tinta cumi menyebar ke laut yang merangsang tuna memakan umpat yang melayang-layang di dalam laut seperti ikan hidup karena pemberatnya sudah terlepas.

Sementara itu cara pengolahan hasil tangkapan oleh nelayan Bitung juga lebih baik, sehingga harga jual berbeda jauh dibanding harga jual di Palu atau Donggala.

"Harga rata-rata tuna di Bitung bisa mencapai tujuh dolar AS/kg, sedangkan di Donggala hanya tiga dolar AS/kg," ujarnya.

Untuk itu, Dinas KP Sulteng menempatkan enam nelayan penangkap ikan dari Donggala di BPPP Bitung untuk belajar selama 20 hari mengenai teknik penangkapan dan pengolaha tersebut.

Sedangkan di PPS Bitung, tim mempelajari cara pengelolaan PPS untuk mendukung program Dinas KP Sulteng membangun PPI di Ogotua dan merevitalisasi sejumlah PPI lainnya di beberapa kabupaten.

Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPRD Sulteng, Yus Mangun menilai, studi banding tersebut memiliki manfaat yang besar karena Bitung jauh lebih maju dalam mengelola industri perikanan.

"DPRD akan menjadikan hasil studi banding ini sebagai bahan kajian dalam membahas bersama eksekutif berbagai program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang," ujarnya.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, kata Yus Mangun, mempunyai visi untuk mensejajarkan daerahnya dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan agribisnis dan kelautan dengan menciptakan SDM yang berdaya saing.

Untuk mengimplementasikan visi itu, sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian penting, sehingga dalam kurun waktu 2011 sampai 2012, anggaran sektor Kelautan dan Perikanan Sulteng naik dua kali lipat dari sekitar Rp24 miliar pada 2011 menjadi Rp50 miliar tahun 2012.

"Selain nominalnya meningkat sangat signifikan, alokasinya juga sebagian besar atau sekitar 80 persen adalah untuk belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," ujarnya. @antarasulutcom



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026