Sitaro raih WDP, empat daerah TMP

Kamis, 12 Juli 2012 15:51 WIB

MANADO, 19/6 - LHP APBD 2011. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, Rochmadi Saptogiri (tengah) didampingi Walikota Bitung Hanny Sondakh (kiri), Ketua DPRD Bitung Santy Luntungan (Kanan) ketika akan digelar penyerahan laporan ha

"Penyerahan LHP ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemeriksaan atas LKPD masing-masing kabupaten dan kota," kata Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Rochmadi Saptogiri saat penyerahan LHP atas LKPD lima kabupaten dan kota di aula kantor BPK

Manado, (Antara Sulut) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kabupaten dan kota tahun 2011.

"Penyerahan LHP ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemeriksaan atas LKPD masing-masing kabupaten dan kota," kata Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Rochmadi Saptogiri saat penyerahan LHP atas LKPD lima kabupaten dan kota di aula kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Kamis.

Penyerahan LHP atas LKPD lima kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Kepulauan Sitaro memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta Sangihe, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Timur dan Kota Tomohon memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penyerahan LHP atas LKPD lima kabupaten dan kota disaksikan langsung masing-masing bupati serta ketua DPRD.

Dia mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK RI mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007.

Standar tersebut, menurut dia, mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji materi.

"Suatu pemeriksaan meliputi penilaian yang didasarkan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan," kata Saptogiri.

Saptogiri menambahkan, pemeriksaan juga meliputi penilaian atas standar akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah atau entitas yang diperiksa serta penilaian atas penyajian laporan secara keseluruhan.

Dia mengatakan, masalah yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan di kabupaten/kota antara lain pengelolaan kas, piutang, aset tetap, persediaan, kewajiban jangka panjang serta inventarisasi permanen.

Hal lainnya juga yang akan mempengaruhi opini adalah pendapatan asli daerah (PAD), belanja pegawai, barang dan jasa, modal, bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, subsidi, tak terduga serta belanja pengeluaran pembiayaan.

"Hal-hal seperti ini masih ditemukan dalam pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota," kata dia. @antarasulutcom.