Membangun Tanpa Korupsi ?

Senin, 2 Agustus 2010 14:24 WIB

Drs. Kumajas Jootje (Foto : Ist).

Manado, (Antara News) - "Membangun Tanpa Korupsi" menjadi slogan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk menarik simpatik masyarakat agar bisa terpilih lagi menjadi Gubernur Sulawesi Utara.

Dia kembali maju pada Pilkada Gubernur periode 2010-2015 berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Djouhari Kansil menggunakan kendaraan Partai Demokrat.

Di setiap baliho pasangan calon tersebut terdapat tulisan menyolok menggunakan huruf kapital "MEMBANGUN TANPA KORUPSI", dan ini terkesan unik serta menjadi daya tarik tersendiri dibanding baliho calon lainnya.

Slogan membangun tanpa korupsi itu terkesan kontradiktif bila melihat catatan Sulut di sekitar tahun 1990-an, bahwa daerah ini mendapat "rapot merah" berupa peringkat empat secara nasional sebagai daerah bermasalah dengan kasus korupsi.

Sebagai contoh, kasus korupsi "MBH Gate" yang merugikan keuangan negara sekitar Rp11 miliar lebih, melibatkan sejumlah pejabat pemerintah provinsi, di antaranya Wakil Gubernur Sulut FS. Di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, FS dinyatakan bersalah.

Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Tomohon, JR, menjadi tersangka, dan Kejaksaan Sulut saat ini menahan Bupati Talaud, EEL, sebagai tersangka kasus korupsi.

Citra buruk tentang daerah itu secara berangsur-angsur mulai berubah melalui tangan dingin SHS, sehingga di tahun 2010 Sulut menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama hampir lima tahun ini sejak terpilih menjadi Gubernur Sulut pada tahun 2005, dia sudah berhasil membentuk 'clean government and good governance (pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik).

Atas keberhasilan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan kepada pemerintahan Provinsi Sulut, berupa "WTP Award" atau Unqualifield Opinion.

"Hadiah dari Presiden itu diserahkan melalui Wakil Presiden RI Boediono di hadapan para peserta rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan tahun 2010 di Jakarta (27/7).

Di setiap kesempatan berkampanye, SHS menyatakan korupsi itu lebih kejam dari perang, dan juga lebih jahat dari teroris, serta korupsi itu merugikan kepentingan orang banyak.

"Korupsi harus menjadi musuh bersama untuk kita singkirkan dan habisi dari daerah ini," kata SHS, ketika berkampanye di Lapangan Sario Manado di hadapan sekitar 10 ribu warga di kota tersebut, Manado, Kamis.

Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2009 bahwa Pemerintahan Provinsi Sulut mendapatkan penilaian atau opini WTP, artinya tidak ada korupsi di lingkungan pemerintahan provinsi.

SHS mengatakan korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat maupun bagi keberlangsungan pembangunan suatu daerah.

Tidak ada alasan apa pun bagi siapa saja untuk melakukan korupsi, sehingga siapa pun pelaku korupsi harus ditindak tegas dengan hukuman seberat mungkin, kata SHS.

Menurut SHS, selama ini dia tidak pernah melakukan intervensi dalam bentuk apa pun bila didapati seseorang pejabat atau siapa pun diduga terlibat korupsi, semua itu diserahkan sepenuhnya kepada instansi berwenang seperti kejaksaan, kepolisian maupun KPK.

Wakil Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Sulut, Midun Loho, menyatakan salut atas prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur SHS sehingga memperoleh WTP Award.

Menurut Midun Loho yang juga penasihat Gerakan Pemuda Ansor Sulut, masyarakat patut berbangga terhadap sosok SHS sebagai seorang Gubernur yang berhasil mengangkat citra daerah "Nyiur melambai" itu.

Di tengah maraknya kasus korupsi yang sementara ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan serta Kepolisian dengan melibatkan sejumlah pejabat di kota/kabupaten, justru pemerintah provinsi memperoleh WTP.

Penasihat Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid (BKPRM) Sulut itu mengatakan slogan SHS membangun tanpa korupsi harus ditiru para pengelola keuangan pemerintah di tingkat kota maupun kabupaten.

Para wali kota dan bupati seharusnya berguru kepada SHS yang memiliki segudang pengalaman sebagai birokrat handal, mantan Irjen Depertemen Dalam Negeri (Depdagri), politisi, dan kandidat doktor.

Komitmen maupun sikap tegas SHS dalam pemberantasan korupsi patut mendapat dukungan segenap lapisan masyarakat di daerah "Nyiur melambai", kata Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Sulut, Des Sugira.

Memberantas korupsi memang tidak mudah, sebab para koruptor itu tidak tinggal diam dan tentu aktif melakukan berbagai usaha agar perbuatan jahatnya bisa tertutupi dan sulit diungkap.

Para koruptor itu bukan orang sembarangan dan merupakan para intelektual terdidik, terlatih serta pintar berkelit, memiliki keahlian menyebar fitnah terhadap seseorang yang berusaha memberantas korupsi.

Karena itu, keberanian SHS dengan slogan membangun tanpa korupsi harus ditiru para wali kota, bupati maupun para pajabat lainnya seperti kepala dinas, sehingga daerah ini benar-benar bebas dari praktik korupsi, kata Des Sugira.

*Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut