Manado (ANTARA) - Dua legislator yang juga personel badan anggaran DPRD Manado, mempertanyakan realisasi anggaran di dinas komunikasi dan informatika (Kominfo).

Legislator Jeane Sumilat, mempertanyakan berapa besaran anggaran smart city dan apa saja manfaatnya bagi pemerintahan di Manado. 

"Kami juga bertanya kenapa masih realisasi anggaran yang tidak mencapai 100 persen di dinas Kominfo," kata Sumilat. 

Sedangkan legislator Jurani Rurubua mempertanyakan, tentang honorarium para tenaga harian lepas yang menjadi operator di dinas Kominfo, dan risiko kerja yang dihadapi. 

"Jika memang pekerjaan mereka berisiko dan memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, seharusnya gajinya dinaikkan, sebagai bentuk perhatian dan pemerintah," katanya.  

Menanggapi pertanyaan dari dua anggota Banggar tersebut, Kepala Dinas Kominfo Manado, Erwin Kontu, menjelaskan, bahwa secara keseluaran anggaran di instansi yang dipimpinnya mencapai Rp22,3 miliar dan terealisasi 98 persen atau Rp21,3 miliar. 

"Kami menjelaskan, bahwa anggaran Kominfo Manado lebih banyak terserap untuk program dan kegiatan smart city, dimana di dalamnya ada juga call center," katanya.  

Khusus untuk anggaran smart city sendiri, katanya mencapai Rp11,4 miliar dan terealisasi sekitar 99 persen, dari target yang ditetapkan. 

"Termasuk juga untuk pengadaan CCTV di sejumlah titik di Manado, dan semuanya dilaksanakan dan membawa Manado memiliki prestasi luar biasa, di tingkat internasional," katanya. 

Sedangkan mengenai honor para operator dan risiko kerja yang mengancam, pihaknya membayar honor tertinggi Rp6 juta untuk satu tenaga operator, sehingga tetap bekerja baik. ***

Pewarta : Joyce Hestyawatie B

Copyright © ANTARA 2024