Manado (ANTARA) - Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin, membahas masalah ketenagakerjaan di daerah tersebut, bersama dengan dinas tenaga kerja (Disnaker) setempat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin ketua komisinya, Braien Waworuntu.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, para anggota komisi yang merupakan wakil dari berbagai partai mempertanyakan tentang temuan lapangan saat kunjungan kerja, laporan langsung ke komisi yang dibawa masyarakat.
Legislator Melky J. Pangemanan, mengangkat tentang sejumlah temuan di lapangan mulai dari persoalan di BLK Bitung, sampai ke laporan dari para tenaga kerja dari luar Sulawesi Utara yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari perusahaan tempatnya bekerja di di daerah Nyiur Melambai, ketidaksesuaian upah dengan perjanjian kerja, serta THL.
"Yang memprihatinkan saat melakukan turun lapangan melakukan kunjungan kerja di BLK Bitung, kami mendapat sambutan tidak baik, tak diterima kepala balai, banguna dan isinya kondisinya memprihatinkan, banyak alat yang tidak lagi berfungsi karena sudah tua, sehingga membahayakan, sebab meskipun di situ dipenuhi alat-alat tetapi ada juga manusia di tempat itu, juga soal tenaga kerja, bukan karena kami mau nyalon, sudah bukan waktunya, tetapi ini pesoalan kemanusiaan," katanya.
Dia juga mempertanyakan tentang anggaran administasi perkantoran yang hampir mencapai Rp2 miliar, karena berimplikasi pada dana pelatihan, serta THL, yang menurutnya harus sesuai kebutuhan, jika memang merupakan titipan harus diperhatikan juga kinerjanya.
Sementara legislator Yusra Alhabsyi mempersoalkan tentang bantuan sosial bagi pekerja sosial keagamaan dalam bentuk JKK dan JKM bagi pemuka agama di Kabupaten Kepulauan dan Bolaang Mongondow yang masih sedikit.
"Bukan hanya sedikit, tetapi dari puluhan ribu yang mendapatkan bantuan, di Kepulauan serta Bolaang Mongondow yang merupakan daerah pemilihan saya tidak sampai 10 persen, itupun sudah untuk semua agama," katanya.
Bukan hanya itu, dia mengatakan bahkan kegiatan tersebut seperti tidak tidak diketahui oleh masyarakat, tokoh agama sebagai objek penerima bantuan hibah, hingga kepala desa, camat sampai sekretaris daerah dan itu ditemukannya langsung saat melakukan turun lapangan memeriksa, sehingga mempertanyakan seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Careigh Runtu, mempertanyakan tentang data ketenagakerjaan yang diminta sejak beberapa waktu lalu, yang tak kunjung diserahkan kepada DPRD.
"Data ini sudah diminta sejak waktu lalu, dalam rapat sebelumnya dan sampai sekarang belum ada, jadi seluruh staf kami minta untuk mencatat semua hasil pembicaraan ini, bahwa Disnaker akan menyerahkannya esok hari," tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, Erni Tumundo, mengakui memang gedung BLK yang berlokasi di Bitung itu, tak lagi layak, tetapi bukan kesengajaan, karena sebelumnya sudah mengajukan permintaan untuk renovasi besar-besaran tetapi belum ada jawaban.
"Tetapi kami sudah mengusulkan kembali ke pusat dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan untuk tahun ini, sedangkan soal Kepala BLK tak ada di lokasi saat kunjungan lapangan DPRD itu bukanlah kesengajaan karena yang bersangkutan sedang berada di Samarinda untuk sebuah tugas," katanya.
Persoalan bantuan sosial bagi pekerja sosial keagamaan atau para pemuka agama dalam bentuk JKK dan JKM, menurutnya memang sosialisasinya diserahkan kepada daerah-daerah, dimana yang diundang adalah dinas tenaga kerja kabupaten dan kota dan diberikan penjelasan sehingga tanggungjawab untuk menyampaikan sudah diserahkan kepada kabupaten dan kota.
"Sampai saat ini bantuan sudah diberikan kepada sekitar 76 ribu pemuka agama, dimana untuk JKK santunanya sebesar Rp70 juta, JKM sebesar Rp42 juta dan yang kecelakaan tidak mati namun harus mendapatkan perawatan lanjutan di rumah atau "home care" mendapatkan jaminan sampai maksimal Rp20 juta, dimana untuk tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp5 miliar dalam dana hibah," katanya.
Sedangkan soal data ketenagakerjaan, Tumundo menegaskan, sudah dibawa, tetapi karena bekum direkapitulasi sampai selesai, maka belum diserahkan akan diserahkan sehari setelah rapat.
RDP yang berlangsung alot itu dihadiri juga oleh Wakil ketua DPRD Billy Lombok, selaku koordinator, Sekretaris Komisi dr. F. Silangen, dan berlangsung menjelang sore.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, para anggota komisi yang merupakan wakil dari berbagai partai mempertanyakan tentang temuan lapangan saat kunjungan kerja, laporan langsung ke komisi yang dibawa masyarakat.
Legislator Melky J. Pangemanan, mengangkat tentang sejumlah temuan di lapangan mulai dari persoalan di BLK Bitung, sampai ke laporan dari para tenaga kerja dari luar Sulawesi Utara yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari perusahaan tempatnya bekerja di di daerah Nyiur Melambai, ketidaksesuaian upah dengan perjanjian kerja, serta THL.
"Yang memprihatinkan saat melakukan turun lapangan melakukan kunjungan kerja di BLK Bitung, kami mendapat sambutan tidak baik, tak diterima kepala balai, banguna dan isinya kondisinya memprihatinkan, banyak alat yang tidak lagi berfungsi karena sudah tua, sehingga membahayakan, sebab meskipun di situ dipenuhi alat-alat tetapi ada juga manusia di tempat itu, juga soal tenaga kerja, bukan karena kami mau nyalon, sudah bukan waktunya, tetapi ini pesoalan kemanusiaan," katanya.
Dia juga mempertanyakan tentang anggaran administasi perkantoran yang hampir mencapai Rp2 miliar, karena berimplikasi pada dana pelatihan, serta THL, yang menurutnya harus sesuai kebutuhan, jika memang merupakan titipan harus diperhatikan juga kinerjanya.
Sementara legislator Yusra Alhabsyi mempersoalkan tentang bantuan sosial bagi pekerja sosial keagamaan dalam bentuk JKK dan JKM bagi pemuka agama di Kabupaten Kepulauan dan Bolaang Mongondow yang masih sedikit.
"Bukan hanya sedikit, tetapi dari puluhan ribu yang mendapatkan bantuan, di Kepulauan serta Bolaang Mongondow yang merupakan daerah pemilihan saya tidak sampai 10 persen, itupun sudah untuk semua agama," katanya.
Bukan hanya itu, dia mengatakan bahkan kegiatan tersebut seperti tidak tidak diketahui oleh masyarakat, tokoh agama sebagai objek penerima bantuan hibah, hingga kepala desa, camat sampai sekretaris daerah dan itu ditemukannya langsung saat melakukan turun lapangan memeriksa, sehingga mempertanyakan seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Careigh Runtu, mempertanyakan tentang data ketenagakerjaan yang diminta sejak beberapa waktu lalu, yang tak kunjung diserahkan kepada DPRD.
"Data ini sudah diminta sejak waktu lalu, dalam rapat sebelumnya dan sampai sekarang belum ada, jadi seluruh staf kami minta untuk mencatat semua hasil pembicaraan ini, bahwa Disnaker akan menyerahkannya esok hari," tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, Erni Tumundo, mengakui memang gedung BLK yang berlokasi di Bitung itu, tak lagi layak, tetapi bukan kesengajaan, karena sebelumnya sudah mengajukan permintaan untuk renovasi besar-besaran tetapi belum ada jawaban.
"Tetapi kami sudah mengusulkan kembali ke pusat dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan untuk tahun ini, sedangkan soal Kepala BLK tak ada di lokasi saat kunjungan lapangan DPRD itu bukanlah kesengajaan karena yang bersangkutan sedang berada di Samarinda untuk sebuah tugas," katanya.
Persoalan bantuan sosial bagi pekerja sosial keagamaan atau para pemuka agama dalam bentuk JKK dan JKM, menurutnya memang sosialisasinya diserahkan kepada daerah-daerah, dimana yang diundang adalah dinas tenaga kerja kabupaten dan kota dan diberikan penjelasan sehingga tanggungjawab untuk menyampaikan sudah diserahkan kepada kabupaten dan kota.
"Sampai saat ini bantuan sudah diberikan kepada sekitar 76 ribu pemuka agama, dimana untuk JKK santunanya sebesar Rp70 juta, JKM sebesar Rp42 juta dan yang kecelakaan tidak mati namun harus mendapatkan perawatan lanjutan di rumah atau "home care" mendapatkan jaminan sampai maksimal Rp20 juta, dimana untuk tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp5 miliar dalam dana hibah," katanya.
Sedangkan soal data ketenagakerjaan, Tumundo menegaskan, sudah dibawa, tetapi karena bekum direkapitulasi sampai selesai, maka belum diserahkan akan diserahkan sehari setelah rapat.
RDP yang berlangsung alot itu dihadiri juga oleh Wakil ketua DPRD Billy Lombok, selaku koordinator, Sekretaris Komisi dr. F. Silangen, dan berlangsung menjelang sore.