Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan penerimaan transaksi non tunai kepada pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui kegiatan sosialisasi.
"Untuk itu, kami melaksanakan kegiatan ”Merchant Gathering Dalam Rangka lmplementasi Quick Response Code Indonesian Standard" bagi pelaku usaha di Sulut," kata Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat di Manado, Rabu.
Arbonas mengatakan peserta yang hadir dalam kegiatan kali ini antara lain pengelola rumah makan dan restoran, pengusaha oleh-oleh, agen perjalanan, supermarket, pemerintah daerah, usaha perhotelan, pengelola kawasan perbelanjaan, dan lainnya.
"Selain itu, kami juga mengapresiasi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun non bank," katanya.
Dia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi pengembangan transaksi non tunai, khususnya untuk transaksi retail menggunakan kanal pembayaran QR Code.
Hal ini, menurut dia, untuk mewujudkan elektronifikasi transaksi yang efisien dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
Selain itu, tambah Arbonas, kegiatan ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu upaya pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
"Dapat kami sampaikan bahwa, Bank Indonesia memiliki tiga tugas pokok yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran," ujarnya.
Arbonas mengatakan penggunaan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat karena merupakan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan terhadap pelayanan transaksi yang Iebih aman, cepat, dan efisien.
Situasi ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non tunai.
Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang saat ini diantaranya adalah kartu ATM/debet, kartu kredit, uang elektronik baik berbasis chip seperti BRIZZI, Tapcash, Flazz BCA, E-MONEY maupun uang elektronik berbasis server seperti GoPay, LinkAja dan OVO.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, bahwa sektor perbankan masih mendominasi industri jasa pembayaran non tunai saat ini.
Namun demikian, sudah banyak perusahaan non bank, khususnya perusahaan teknologi finansial yang telah menerbitkan platform pembayaran digital yang diminati masyarakat, khususnya penggunaan uang elektronik berbasis server.
Selain itu, perkembangan sistem pembayaran non tunai yang semakin mengarah pada less cash society turut memberikan andil dalam perubahan perilaku gaya hidup dan transaksi ekonomi para pelaku ekonomi khususnya di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.
"Untuk itu, kami melaksanakan kegiatan ”Merchant Gathering Dalam Rangka lmplementasi Quick Response Code Indonesian Standard" bagi pelaku usaha di Sulut," kata Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat di Manado, Rabu.
Arbonas mengatakan peserta yang hadir dalam kegiatan kali ini antara lain pengelola rumah makan dan restoran, pengusaha oleh-oleh, agen perjalanan, supermarket, pemerintah daerah, usaha perhotelan, pengelola kawasan perbelanjaan, dan lainnya.
"Selain itu, kami juga mengapresiasi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun non bank," katanya.
Dia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi pengembangan transaksi non tunai, khususnya untuk transaksi retail menggunakan kanal pembayaran QR Code.
Hal ini, menurut dia, untuk mewujudkan elektronifikasi transaksi yang efisien dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
Selain itu, tambah Arbonas, kegiatan ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu upaya pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
"Dapat kami sampaikan bahwa, Bank Indonesia memiliki tiga tugas pokok yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran," ujarnya.
Arbonas mengatakan penggunaan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat karena merupakan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan terhadap pelayanan transaksi yang Iebih aman, cepat, dan efisien.
Situasi ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non tunai.
Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang saat ini diantaranya adalah kartu ATM/debet, kartu kredit, uang elektronik baik berbasis chip seperti BRIZZI, Tapcash, Flazz BCA, E-MONEY maupun uang elektronik berbasis server seperti GoPay, LinkAja dan OVO.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, bahwa sektor perbankan masih mendominasi industri jasa pembayaran non tunai saat ini.
Namun demikian, sudah banyak perusahaan non bank, khususnya perusahaan teknologi finansial yang telah menerbitkan platform pembayaran digital yang diminati masyarakat, khususnya penggunaan uang elektronik berbasis server.
Selain itu, perkembangan sistem pembayaran non tunai yang semakin mengarah pada less cash society turut memberikan andil dalam perubahan perilaku gaya hidup dan transaksi ekonomi para pelaku ekonomi khususnya di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.