Manado (ANTARA) - DPRD bersama pemerintah kota Manado, Senin, menetapkan APBD 2020, sebesar Rp1,8 triliun, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat gedung lembaga perwakilan rakyat Manado itu.
"Kami sudah menetapkan APBD 2020, setelah melalui penyelarasan bersama dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, selama tiga hari sehingga bisa ditetapkan Senin," kata Wakil Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, di Manado, Senin.
Van Bone mengatakan, pembahasan sudah sangat maksimal, dan semuanya kondusif juga semua aspirasi dari para anggota dewan yang terhormat di Manado, sudah disampaikan kepada TAPD agar bisa dilaksanakan.
Dia mengatakan APBD yang sudah ditetapkan akan dikonsultasikan ke provinsi, pekan depan dan nanti setelah selesai akan ditetapkan sebagai Perda untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 nanti.
Sementara Jeane Laluyan yang ditunjuk sebagai juru bicara badan anggaran, yang membacakan hasil pembahasan menyampaikan bahwa DPRD sudah menerima usulan pemerintah dalam RAPBD 2020 dan menetapkan sebagai APBD 2020, dengan sejumlah catatan yang disampaikan DPRD.
Dia menyebutkan catatan yang disampaikan antara lain, adalah dobel anggaran seperti honor dan biaya perjalanan, harus dipilih, kemudian pokok pikiran DPRD sudah disampaikan kepada TAPD yang urgen, momentum Pilkada juga DPRD sudah menghibahkan alokasi anggaran ke penyelenggara sebesar Rp53 miliar.
"Kemudian catatan lainnya, adalah perjalanan pimpinan dan anggota DPRD Manado keluar negeri ditiadakan mulai tahun depan, dan harapkan untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan di setiap perangkat daerah ditiadakan karena DPRD sudah berikan contoh," katanya.
Kemudian target PAD di PD Pasar, wali kota harus evaluasi karena tidak ada target dan per 1 Januari portal di pasar bersehati dibongkar, kemudian anggaran Rp2 miliar untuk pengadaan lahan bagi SMP negeri di Singkil, banggar berikan koreksi untuk pembangunan harus dilakukan di perangkat daerah.
Sementara Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, menyampaikan terima kasih kepada DPRD, karena dengan persetujuan bersama itu, maka pembangunan bisa mulai dilaksanakan, dan semua masukan, saran dan kritik menjadi motivasi untuk makin memperbaiki kinerja kedepan, karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat kedepan.
Wali kota juga mengatakan, tahun depan pemerintah kota memang mendapatkan dua dana insentif daerah dari pemerintah pusat atas capaian prestasi namun secara umum keseluruhan pembagian dana dari pusat berkurang Rp5 miliar. ***
"Kami sudah menetapkan APBD 2020, setelah melalui penyelarasan bersama dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, selama tiga hari sehingga bisa ditetapkan Senin," kata Wakil Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, di Manado, Senin.
Van Bone mengatakan, pembahasan sudah sangat maksimal, dan semuanya kondusif juga semua aspirasi dari para anggota dewan yang terhormat di Manado, sudah disampaikan kepada TAPD agar bisa dilaksanakan.
Dia mengatakan APBD yang sudah ditetapkan akan dikonsultasikan ke provinsi, pekan depan dan nanti setelah selesai akan ditetapkan sebagai Perda untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 nanti.
Sementara Jeane Laluyan yang ditunjuk sebagai juru bicara badan anggaran, yang membacakan hasil pembahasan menyampaikan bahwa DPRD sudah menerima usulan pemerintah dalam RAPBD 2020 dan menetapkan sebagai APBD 2020, dengan sejumlah catatan yang disampaikan DPRD.
Dia menyebutkan catatan yang disampaikan antara lain, adalah dobel anggaran seperti honor dan biaya perjalanan, harus dipilih, kemudian pokok pikiran DPRD sudah disampaikan kepada TAPD yang urgen, momentum Pilkada juga DPRD sudah menghibahkan alokasi anggaran ke penyelenggara sebesar Rp53 miliar.
"Kemudian catatan lainnya, adalah perjalanan pimpinan dan anggota DPRD Manado keluar negeri ditiadakan mulai tahun depan, dan harapkan untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan di setiap perangkat daerah ditiadakan karena DPRD sudah berikan contoh," katanya.
Kemudian target PAD di PD Pasar, wali kota harus evaluasi karena tidak ada target dan per 1 Januari portal di pasar bersehati dibongkar, kemudian anggaran Rp2 miliar untuk pengadaan lahan bagi SMP negeri di Singkil, banggar berikan koreksi untuk pembangunan harus dilakukan di perangkat daerah.
Sementara Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, menyampaikan terima kasih kepada DPRD, karena dengan persetujuan bersama itu, maka pembangunan bisa mulai dilaksanakan, dan semua masukan, saran dan kritik menjadi motivasi untuk makin memperbaiki kinerja kedepan, karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat kedepan.
Wali kota juga mengatakan, tahun depan pemerintah kota memang mendapatkan dua dana insentif daerah dari pemerintah pusat atas capaian prestasi namun secara umum keseluruhan pembagian dana dari pusat berkurang Rp5 miliar. ***