Manado (ANTARA) - DPRD Manado, minta agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menaikan target pendapatan, dalam proyeksi KUA-PPAS, 2020, yang masih dibahas.
"Kami melihat ada banyak potensi pemasukan yang bisa dimaksimalkan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan daerah mulai dari pajak maupun retribusi," kata anggota Banggar DPRD Manado, Syarifudin Saafa, di Manado, Jumat.
Dia mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan oleh TAPD ada banyak potensi yang harus digali karena bisa menaikkan pendapatan asli daerah Manado untuk 2020 nanti.
Bung Syarif sapaan akrabnya mempertanyakan kepada TAPD kenapa ada sejumlah proyeksi pendapatan daerah yang justru turun dibandingkan tahun 2019 padahal masih bisa didongkrak naik.
Hal senada juga disampaikan oleh personel Komisi III dari PSI Jurani Rurubua, yang mempertanyakan berapa jumlah hotel berbintang terutama bintang lima, agar bisa menghitung sendiri proyeksi untuk tahun depan.
Sis Rani, demikian politisi dari PSI itu biasa disapa, mempertanyakan data yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkesan tidak terbuka, tanpa penjelasan mengenai perubahan ataupun perbandingan pendapatan dengan periode sebelumnya.
"Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak wisatawan mancanegara terutama dari Cina yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya seharusnya tingkat okupansi Hotel tinggi sehingga pajak hotel pun seharusnya naik," katanya.
Ketua Komisi I Benny Parasan, mengatakan seharusnya dalam pembahasan KUA PPAS berbagai hal penting terutama proyeksi pendapatan dan belanja harus bisa dimaksimalkan.
"Karena nantinya dana yang terserap yang merupakan pendapatan asli daerah itu juga akan digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat kota Manado jadi sudah seharusnya dinaikkan," katanya.
Sementara Sekretaris Komisi III Royke Anter juga mempertanyakan tentang proyeksi pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan karena jika dihitung berdasarkan ketentuan ada banyak pemasukan daerah yang bisa diperoleh.
Rapat pembahasan KUA PPS antara banggar dan DPD tersebut telah berjalan selama tiga hari dipimpjn Wakil Ketua Noortje Henny Van Bone.i dan sampai malam ini masih saling adu argumen dan mempertahankan kebijakan yang sudah dilakukan. ***
"Kami melihat ada banyak potensi pemasukan yang bisa dimaksimalkan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan daerah mulai dari pajak maupun retribusi," kata anggota Banggar DPRD Manado, Syarifudin Saafa, di Manado, Jumat.
Dia mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan oleh TAPD ada banyak potensi yang harus digali karena bisa menaikkan pendapatan asli daerah Manado untuk 2020 nanti.
Bung Syarif sapaan akrabnya mempertanyakan kepada TAPD kenapa ada sejumlah proyeksi pendapatan daerah yang justru turun dibandingkan tahun 2019 padahal masih bisa didongkrak naik.
Hal senada juga disampaikan oleh personel Komisi III dari PSI Jurani Rurubua, yang mempertanyakan berapa jumlah hotel berbintang terutama bintang lima, agar bisa menghitung sendiri proyeksi untuk tahun depan.
Sis Rani, demikian politisi dari PSI itu biasa disapa, mempertanyakan data yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkesan tidak terbuka, tanpa penjelasan mengenai perubahan ataupun perbandingan pendapatan dengan periode sebelumnya.
"Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak wisatawan mancanegara terutama dari Cina yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya seharusnya tingkat okupansi Hotel tinggi sehingga pajak hotel pun seharusnya naik," katanya.
Ketua Komisi I Benny Parasan, mengatakan seharusnya dalam pembahasan KUA PPAS berbagai hal penting terutama proyeksi pendapatan dan belanja harus bisa dimaksimalkan.
"Karena nantinya dana yang terserap yang merupakan pendapatan asli daerah itu juga akan digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat kota Manado jadi sudah seharusnya dinaikkan," katanya.
Sementara Sekretaris Komisi III Royke Anter juga mempertanyakan tentang proyeksi pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan karena jika dihitung berdasarkan ketentuan ada banyak pemasukan daerah yang bisa diperoleh.
Rapat pembahasan KUA PPS antara banggar dan DPD tersebut telah berjalan selama tiga hari dipimpjn Wakil Ketua Noortje Henny Van Bone.i dan sampai malam ini masih saling adu argumen dan mempertahankan kebijakan yang sudah dilakukan. ***