Manado (ANTARA) - Legislator Manado, nilai perizinan di Kota Manado, yang dikelola dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP), masih menjadi kendala terhadap investasi di daerah tersebut, karena dianggap masih berbelit belit dalam pengurusannya, jadi minta wali kota merubah hal tersebut
"Masalah terbesar sekarang di Manado, adalah sulitnya dalam membuka usaha, sebab baru memulai sudah diperhadapkan pada birokrasi perizinan yang rumit," kata Legislator Manado Dapil Singkil-Mapanget, Sarifudin Saafa, di Manado.
Dia mengatakan, dalam berbagai pengurusan perizinan ada biaya yang normal dan tidak, karena sering dijadikan peluang oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dari masyarakat.
Sebab itu dia mengatakan, wali kota harus memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak akan memberatkan atau menyusahkan masyarakat yang ada.
"Wali kota harus merubah sistem perizinan di Manado, kalau Manado berkembang secara kuantum atau melompat dari sebelumnya, " katanya.
Ketua DPW PKS itu, menilai cara yang digunakan sekarang masih terkesan konvensional, karena masih ada saja kendala yang dihadapi masyarakat yang melakukan pengurusan.
"Sebaiknya hindari pertemuan petugas dan masyarakat supaya jangan ada transaksi, agar bisa menekan korupsi dan kolusi," katanya.
Di sisi lain, dia mengingatkan pula pemerintah supaya lebih mengayomi, jangan begitu ketemu yang tidak sesuai, langsung diberikan sanksi, sebaiknya dipanggil saja dan berikan peringatan sehingga sama-sama untung tidak ada yang dirugikan.
Sebab menurutnya membuka usaha itu tidak mudah, maka diharapkan perizinan juga untuk lebih dimudahkan bagi mereka, sehingga semuanya lancar dan dapat dilakukan dengan benar, tanpa ada halangan berarti. ***
"Masalah terbesar sekarang di Manado, adalah sulitnya dalam membuka usaha, sebab baru memulai sudah diperhadapkan pada birokrasi perizinan yang rumit," kata Legislator Manado Dapil Singkil-Mapanget, Sarifudin Saafa, di Manado.
Dia mengatakan, dalam berbagai pengurusan perizinan ada biaya yang normal dan tidak, karena sering dijadikan peluang oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dari masyarakat.
Sebab itu dia mengatakan, wali kota harus memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak akan memberatkan atau menyusahkan masyarakat yang ada.
"Wali kota harus merubah sistem perizinan di Manado, kalau Manado berkembang secara kuantum atau melompat dari sebelumnya, " katanya.
Ketua DPW PKS itu, menilai cara yang digunakan sekarang masih terkesan konvensional, karena masih ada saja kendala yang dihadapi masyarakat yang melakukan pengurusan.
"Sebaiknya hindari pertemuan petugas dan masyarakat supaya jangan ada transaksi, agar bisa menekan korupsi dan kolusi," katanya.
Di sisi lain, dia mengingatkan pula pemerintah supaya lebih mengayomi, jangan begitu ketemu yang tidak sesuai, langsung diberikan sanksi, sebaiknya dipanggil saja dan berikan peringatan sehingga sama-sama untung tidak ada yang dirugikan.
Sebab menurutnya membuka usaha itu tidak mudah, maka diharapkan perizinan juga untuk lebih dimudahkan bagi mereka, sehingga semuanya lancar dan dapat dilakukan dengan benar, tanpa ada halangan berarti. ***