Manado (ANTARA) - Piutang perusahaan industri pembiayaan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp5,41 triliun hingga posisi Mei 2019.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo mengatakan distribusi piutang pembiayaan masih didominasi di pulau Jawa sebesar Rp302,15 triliun atau sebesar 65 persen dari total piutang industri.
"Pulau Sulawesi menyalurkan sebesar Rp27,56 triliun atau 6 persen dari total piutang industri," kata Slamet di Manado, Selasa.
Dari Rp27,56 triliun penyaluran di pulau Sulawesi, katanya, sebesar Rp5,14 triliun disalurkan di Provinsi Sulawesi Utara atau sebesar 19 persen.
Kemudian, katanya, kegiatan usaha di Pulau Sulawesi didominasi oleh Pembiayaan Multiguna sebesar Rp18,83 triliun atau sebesar 68 persen dari total piutang pembiayaan yang disalurkan di pulau Sulawesi.
Dia mengatakan dari 15 kabupaten dan kota, piutang paling besar di Kota Manado kemudian diikuti oleh Kota Tomohon sebesar Rp184,78 miliar, Kota Bitung sebesar Rp399,35 miliar, Kota Kotamobagu Rp422,41 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur Rp24,25 miliar.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp15,96 miliar, Kabupaten Kepulauan Sitaro Rp9,13 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp48,75 miliar, Kabupaten Minahasa tenggara Rp74,70 miliar.
Untuk Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp273,81 miliar, Kabupaten Minahasa Selatan Rp179,75 miliar, Kabupaten Kepulauan Talaud Rp18,75 miliar, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp39,80 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondouw Rp189,49 miliar serta Kabupaten Minahasa sebesar Rp319,73 miliar.
Terdapat 4.501 kantor cabang Perusahaan Pembiayaan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI per 31 Mei 2019.
Pulau Jawa menjadi lokasi paling padat keberadaan Perusahaan Pembiayaan dengan total 2.288 kantor cabang didirikan di pulau Jawa atau sekitar 51,01 persen. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kantor cabang PP terbanyak yaitu sebanyak 808 kantor.
Sebanyak 1.103 kantor cabang PP didirikan di pulau Sumatera (24,51 persen), 416 kantor Cabang PP didirikan di pulau Kalimantan (9,24 persen) dan sisanya 686 kantor tersebar di pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo mengatakan distribusi piutang pembiayaan masih didominasi di pulau Jawa sebesar Rp302,15 triliun atau sebesar 65 persen dari total piutang industri.
"Pulau Sulawesi menyalurkan sebesar Rp27,56 triliun atau 6 persen dari total piutang industri," kata Slamet di Manado, Selasa.
Dari Rp27,56 triliun penyaluran di pulau Sulawesi, katanya, sebesar Rp5,14 triliun disalurkan di Provinsi Sulawesi Utara atau sebesar 19 persen.
Kemudian, katanya, kegiatan usaha di Pulau Sulawesi didominasi oleh Pembiayaan Multiguna sebesar Rp18,83 triliun atau sebesar 68 persen dari total piutang pembiayaan yang disalurkan di pulau Sulawesi.
Dia mengatakan dari 15 kabupaten dan kota, piutang paling besar di Kota Manado kemudian diikuti oleh Kota Tomohon sebesar Rp184,78 miliar, Kota Bitung sebesar Rp399,35 miliar, Kota Kotamobagu Rp422,41 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur Rp24,25 miliar.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp15,96 miliar, Kabupaten Kepulauan Sitaro Rp9,13 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp48,75 miliar, Kabupaten Minahasa tenggara Rp74,70 miliar.
Untuk Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp273,81 miliar, Kabupaten Minahasa Selatan Rp179,75 miliar, Kabupaten Kepulauan Talaud Rp18,75 miliar, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp39,80 miliar, Kabupaten Bolaang Mongondouw Rp189,49 miliar serta Kabupaten Minahasa sebesar Rp319,73 miliar.
Terdapat 4.501 kantor cabang Perusahaan Pembiayaan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI per 31 Mei 2019.
Pulau Jawa menjadi lokasi paling padat keberadaan Perusahaan Pembiayaan dengan total 2.288 kantor cabang didirikan di pulau Jawa atau sekitar 51,01 persen. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kantor cabang PP terbanyak yaitu sebanyak 808 kantor.
Sebanyak 1.103 kantor cabang PP didirikan di pulau Sumatera (24,51 persen), 416 kantor Cabang PP didirikan di pulau Kalimantan (9,24 persen) dan sisanya 686 kantor tersebar di pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.