Manado, (Antaranews Sulut) - Badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) Manado, mengusulkan revisi peraturan daerah (Perda) 2/2011, untuk penghapusan piutang PBB-PP kedaluwarsa kepada DPRD setempat.
"Usulan revisi atau perubahan Perda pajak harus dilakukan, karena sesuai dengan pasal 74 Perda 2/2011 dikatakan piutang pajak diatas lima tahun dan kedaluwarsa harus dihapuskan," kata Kepala Bidang Pembukuan Pelaporan dan Teknologi Informasi BPPRD Manado, Esther Mamarimbing, di Manado, Senin.
Dia mengatakan, piutang pajak dimaksud adalah PBB-PP yang sudah diatas lima tahun dan lebih dari Rp5 miliar, namun harus dengan persetujuan DPRD Manado, sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.
Karena itu menurutnya, untuk menghapus piutang pajak diatas angka Rp5 miliar, pihaknya mengajukan revisi Perda supaya bisa ada dasar hukum dalam melakukannya.
Sementara Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Yunita Kumaat, mengatakan, Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, sudah mengeluarkan instruksi untuk membuat aturan penghapusan piutang pajak khusus PBB diatas Rp5 miliar dan sudah lebih dari lima tahun, asalkan dengan persetujuan DPRD.
"Kami sudah diinstruksikan untuk mengusulkan revisi Perda kepada DPRD, supaya dasar hukumnya jelas dalam melaksanakan penghapusan piutang PBB agar tidak menjadi temuan BPK lagi di BPPRD Manado," katanya.
Bahkan Lita mengusulkan, jika memang harus sebaiknya dikeluarkan saja keputusan berdasarkan Perda tersebut, untuk menghapuskan piutang asalkan mendapatkan persetujuan DPRD sehingga tidak menjadi temuan BPK.
Wakil ketua Badan Pembentuk Perda DPRD Manado, Roy Maramis, mengatakan, usulan tersebut, harus benar-benar serius sehingga bisa dibahas dalam kurun waktu yang tinggal tiga bulan di tahun anggaran ini.
"Karena memang sekarang sudah hampir selesai tahun anggaran ini, maka waktu yang tinggal sedikit harus dimaksimalkan agar pembahasannya bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat namun bermutu," katanya.***2***
Berita Terkait
Kemenag Kalbar studi tiru Perda Haji di Sulut
Selasa, 21 November 2023 10:44 Wib
Kakanwil Kemenag harap DPRD terbitkan perda haji Sulut
Kamis, 26 Oktober 2023 5:10 Wib
Kemenag Sulut serahkan naskah rancangan perda haji ke DPRD
Rabu, 11 Oktober 2023 3:48 Wib
Kakanwil Kemenag tingkatkan sosialisasi Perda Haji kepada FKMT
Senin, 2 Oktober 2023 21:15 Wib
Kakanwil Kemenag minta dukungan FKUB wujudkan perda haji Sulut
Jumat, 22 September 2023 21:50 Wib
Kanwil Kemenag sosialisasi perda haji di Minahasa
Jumat, 15 September 2023 10:07 Wib
Kanwil Kemenag tingkatkan sosialisasi Perda Haji pada BTM di Manado
Selasa, 12 September 2023 6:50 Wib
Irjen Kementan mengajak daerah adopsi perda lindungi lahan pertanian
Jumat, 8 September 2023 23:17 Wib