Manado (ANTARA) - DPRD Kota Manado, mengingatkan pemerintah kota (Pemkot) agar lebih transparan tentang identitas organisasi massa (Ormas) penerima hibah dana bantuan sosial (Bansos), yang mengajukan permohonan. 

"Kami mau hal ini menjadi perhatian pemerintah, supaya jangan sampai dana besar yang diberikan dalam bentuk bantuan hibah justru diterima ormas yang tidak jelas terutama kelompok radikal," kata Wakil Ketua I DPRD Manado, dr. Richard Sualang, saat memimpin rapat pembahasan APBD-P 2019, di Manado. 

Ichad sapaan akrab, ketua DPC PDIP Manado itu, mengatakan besaran bansos yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hibah itu, harus diperhitungkan dengan diperhatikan dengan benar, apalagi dananya diberikan dalam jumlah yang besar. 

Yang paling penting diingat untuk diteliti kata Ichad, adalah latar belakang ormas yang mengajukan permohonan bantuan, harus dilakukan sedetil mungkin, kalau perlu lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaranya. 

"Jangan sampai diberikan kepada ormas radikal dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, atau yang melakukan kegiatan bertentangan dengan aturan," katanya. 

Dia mengingatkan DPRD tidak mau sampai terbawa-bawa jadi bersalah, karena menyetujui anggaran besar bagi hibah bansos, yang ternyata diberikan kepada organisasi yang tidak benar. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jonly Tamaka, SE, mengatakan pihaknya pasti akan selalu memeriksa dengan benar latar belakang organisasi yang mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah, supaya bantuannya tepat sasaran. 

"Karena anggaran besar maka kami selalu berhati-hati dalam memberikan bantuan dana hibah kepada semua ormas, dengan melakukan penelitian sebaik baiknya terhadap yang mengajukan permohonan bantuan," katanya. 

Dengan demikian, katanya bisa dana bisa tetap dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran, serta tidak sampai ke ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan radikal.