Manado (ANTARA) - Wakil Rakyat Kota Manado Dapil Tikala Paal 2 Royke Anter menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap perbaikan jalan di wilayah tersebut sebab dianggap merusak bukannya memperbaiki.
"Saya menerima langsung keluhan dari masyarakat di Dapil Tikala Paal Dua, yang memprotes tentang perbaikan jalan Maesa, karena justru membuatnya semakin terlihat tidak baik karena itu mereka minta supaya hal itu disampaikan kepada Dinas PU provinsi," kata Anter, di Manado
Menurut anter perbaikan jalan yang dilakukan tersebut dikeluhkan masyarakat karena membuat jalan menjadi tidak rata dan menyusahkan para pengguna jalan terutama yang berkendara motor maupun mobil.
Memang diakuinya tujuan perbaikan adalah untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat tetapi hasilnya yang ada justru itu menjadi keluhan karena sudah membuat warga kesulitan setiap kali melintasi Jalan Maesa tersebut.
"Masyarakat bilang sebelum diperbaiki jalan di situ masih lebih bagus dibandingkan sekarang karena ketika dilintasi belum membuat kendaraan maupun orang yang lewat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan namun setelah diperbaiki justru dirasakan tidak nyaman bagi yang melintasinya," katanya.
Sebab itu dia mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Dinas PU Kota Manado supaya bisa berkoordinasi dengan balai jalan mengenai hal tersebut.
Karena menurutnya setelah dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan pemerintah setempat ternyata itu bukanlah Jalan Kota namun adalah jalan nasional dan itu berarti bahwa tanggung jawab bukan berada di pemerintah kota atau provinsi.
"Namun berada pada balai Jalan sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan jalan nasional di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Manado sehingga kami menyampaikan hal tersebut supaya mendapatkan perhatian dan bisa dicarikan solusi untuk menyelesaikannya tidak perlu menunggu protes dari masyarakat dulu baru kemudian dilakukan perbaikan kembali," katanya.
Dia berharap kiranya keluhan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini oleh balai jalan sehingga masyarakat yang akan melaluinya bisa merasa nyaman dan merasakan manfaat dari proyek milik pemerintah tersebut. ***
"Saya menerima langsung keluhan dari masyarakat di Dapil Tikala Paal Dua, yang memprotes tentang perbaikan jalan Maesa, karena justru membuatnya semakin terlihat tidak baik karena itu mereka minta supaya hal itu disampaikan kepada Dinas PU provinsi," kata Anter, di Manado
Menurut anter perbaikan jalan yang dilakukan tersebut dikeluhkan masyarakat karena membuat jalan menjadi tidak rata dan menyusahkan para pengguna jalan terutama yang berkendara motor maupun mobil.
Memang diakuinya tujuan perbaikan adalah untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat tetapi hasilnya yang ada justru itu menjadi keluhan karena sudah membuat warga kesulitan setiap kali melintasi Jalan Maesa tersebut.
"Masyarakat bilang sebelum diperbaiki jalan di situ masih lebih bagus dibandingkan sekarang karena ketika dilintasi belum membuat kendaraan maupun orang yang lewat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan namun setelah diperbaiki justru dirasakan tidak nyaman bagi yang melintasinya," katanya.
Sebab itu dia mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Dinas PU Kota Manado supaya bisa berkoordinasi dengan balai jalan mengenai hal tersebut.
Karena menurutnya setelah dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan pemerintah setempat ternyata itu bukanlah Jalan Kota namun adalah jalan nasional dan itu berarti bahwa tanggung jawab bukan berada di pemerintah kota atau provinsi.
"Namun berada pada balai Jalan sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan jalan nasional di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Manado sehingga kami menyampaikan hal tersebut supaya mendapatkan perhatian dan bisa dicarikan solusi untuk menyelesaikannya tidak perlu menunggu protes dari masyarakat dulu baru kemudian dilakukan perbaikan kembali," katanya.
Dia berharap kiranya keluhan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini oleh balai jalan sehingga masyarakat yang akan melaluinya bisa merasa nyaman dan merasakan manfaat dari proyek milik pemerintah tersebut. ***