Manado (ANTARA) - Komisi IV DPRD Manado, sudah meminta pimpinan lembaga perwakilan rakyat tersebut untuk menjadwalkanapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ketidakjelasan penerima kartu KIS.
Hal tersebut diakui personel Komisi IV DPRD Manado, Vanda Pinonton, saat ditanyai perihal tindak lanjut dari keluhan masyarakat kepada lembaga tersebut.
"Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan DPRD Manado dan tinggal menunggu penjadwalan pelaksanaan, yang diperkirakan akan dilakukan pekan depan," kata Vanda, di Manado, Rabu.
Dia mengakui memang masalah tersebut menjadi hal yang pelik, karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan itu harus diselesaikan, sehingga tidak akan membebani dan menyusahkan masyarakat miskin.
Sebelumnya, dua personel komisi IV DPRD Manado, Vanda Pinontoan dan Ronni Makawata, menerima dan menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima dan kartu KIS sehingga membebani masyarakat.
"Kami menerima sejumlah keluhan langsung dari masyarakat tentang jumlah kartu yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang dilaporkan sebagai penerima," kata Vanda.
Makawata mengatakan dari beberapa temuan ada jumlah penerima di satu keluarga yang dilaporkan sebanyak lima orang tetapi kartu yang diterima hanya tiga demikian juga ada yang dilaporkan penerima sebanyak enam orang tetapi kartu yang diserahkan hanya empat.
Hal tersebut katanya terjadi di beberapa tempat sehingga menimbulkan indikasi adanya ketidakberesan dalam penyaluran serta data-data penerima jaminan BPJS Kesehatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Manado.***
Hal tersebut diakui personel Komisi IV DPRD Manado, Vanda Pinonton, saat ditanyai perihal tindak lanjut dari keluhan masyarakat kepada lembaga tersebut.
"Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan DPRD Manado dan tinggal menunggu penjadwalan pelaksanaan, yang diperkirakan akan dilakukan pekan depan," kata Vanda, di Manado, Rabu.
Dia mengakui memang masalah tersebut menjadi hal yang pelik, karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan itu harus diselesaikan, sehingga tidak akan membebani dan menyusahkan masyarakat miskin.
Sebelumnya, dua personel komisi IV DPRD Manado, Vanda Pinontoan dan Ronni Makawata, menerima dan menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima dan kartu KIS sehingga membebani masyarakat.
"Kami menerima sejumlah keluhan langsung dari masyarakat tentang jumlah kartu yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang dilaporkan sebagai penerima," kata Vanda.
Makawata mengatakan dari beberapa temuan ada jumlah penerima di satu keluarga yang dilaporkan sebanyak lima orang tetapi kartu yang diterima hanya tiga demikian juga ada yang dilaporkan penerima sebanyak enam orang tetapi kartu yang diserahkan hanya empat.
Hal tersebut katanya terjadi di beberapa tempat sehingga menimbulkan indikasi adanya ketidakberesan dalam penyaluran serta data-data penerima jaminan BPJS Kesehatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Manado.***