Manado (ANTARA) -
Komisi 1 DPRD Kota Manado berharap pemerintah terbuka soal rencana penerimaan CPNS 2019 yang akan diusulkan ke Kementerian PAN RB RI awal bulan depan.
"Kami akan membicarakan hal tersebut dengan pemerintah dalam hal ini BKD untuk memastikan rencana pemerintah merekrut CPNS di tahun ini," kata Sarifuddin Safaa, anggota Komisi 1 DPRD Kota Manado.
Syarif sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya memang akan minta DPRD pemerintah agar lebih transparan soal penerimaan CPNS di tahun ini, supaya jelas bagi masyarakat.
Dia mengatakan penerimaan CPNS serta pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, pasti ada dasarnya, dan itu yang akan ditanyakan oleh komisi satu nanti dalam rapat dengar pendapat.
"Kami tahu betul penerimaan CPNS jika mengacu kepada aturan, maka harus melihat pada d kemampuan daerah dalam hal ini anggaran daerah," katanya.
Di sisi lain dia mengatakan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja itu bisa dilakukan meskipun di Kota Manado sendiri jumlah tenaga harian lepas banyak.
"PNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja itu berbeda dengan THL masing-masing melaksanakan tugas menurut fungsinya dan CPNS nanti bekerja sebagai pegawai pemerintah melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan surat keputusan sampai pensiun," katanya.
Karena itu dia mengatakan meskipun THL banyak dan ada perekrutan CPNS untuk tahun ini tidak harus serta merta mengurangi jumlah THR yang mengabdi di pemerintah Kota Manado.
Sebelumnya pemerintah Kota Manado melalui asisten tiga Frans Mawitjere, sudah menyatakan akan mengusulkan penerimaan CPNS ke pusat sebanyak 313 formasi. Namun itu baru akan diumumkan setelah diusulkan ke Jakarta dan mendapat persetujuan dari Kemenpan-RB, sehingga yang mau ikut sama sama mendapat kesempatan.
Komisi 1 DPRD Kota Manado berharap pemerintah terbuka soal rencana penerimaan CPNS 2019 yang akan diusulkan ke Kementerian PAN RB RI awal bulan depan.
"Kami akan membicarakan hal tersebut dengan pemerintah dalam hal ini BKD untuk memastikan rencana pemerintah merekrut CPNS di tahun ini," kata Sarifuddin Safaa, anggota Komisi 1 DPRD Kota Manado.
Syarif sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya memang akan minta DPRD pemerintah agar lebih transparan soal penerimaan CPNS di tahun ini, supaya jelas bagi masyarakat.
Dia mengatakan penerimaan CPNS serta pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, pasti ada dasarnya, dan itu yang akan ditanyakan oleh komisi satu nanti dalam rapat dengar pendapat.
"Kami tahu betul penerimaan CPNS jika mengacu kepada aturan, maka harus melihat pada d kemampuan daerah dalam hal ini anggaran daerah," katanya.
Di sisi lain dia mengatakan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja itu bisa dilakukan meskipun di Kota Manado sendiri jumlah tenaga harian lepas banyak.
"PNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja itu berbeda dengan THL masing-masing melaksanakan tugas menurut fungsinya dan CPNS nanti bekerja sebagai pegawai pemerintah melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan surat keputusan sampai pensiun," katanya.
Karena itu dia mengatakan meskipun THL banyak dan ada perekrutan CPNS untuk tahun ini tidak harus serta merta mengurangi jumlah THR yang mengabdi di pemerintah Kota Manado.
Sebelumnya pemerintah Kota Manado melalui asisten tiga Frans Mawitjere, sudah menyatakan akan mengusulkan penerimaan CPNS ke pusat sebanyak 313 formasi. Namun itu baru akan diumumkan setelah diusulkan ke Jakarta dan mendapat persetujuan dari Kemenpan-RB, sehingga yang mau ikut sama sama mendapat kesempatan.