Manado (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, mempertanyakan sikap pemerintah kota (Pemkot) setempat, yang tidak menganggarkan dana untuk pembebasan lahan jalan lingkar (ring road) tiga.
"Hal tersebut sudah kami aspirasikan dan sampaikan berkali-kali kepada kepala daerah dan pemerintah kota secara umum dalam berbagai kesempatan, baik di paripurna atau pertemuan lainya, tetapi belum mendapatkan tanggapan positif sampai saat ini," kata Wakil Ketua I DPRD Manado, dr. Richard Sualang, di Manado, Senin.
Dia mengatakan, dalam APBD 2019, anggaran untuk pembebasan lahan bagi jalan lingkar tiga Manado, sama sekali tak dianggarkan, dan tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai hal tersebut.
Sebab itu dia mengatakan sekarang hal tersebut tinggal tergantung pada keinginan politik (political will) pemerintah dalam hal ini kepala daerah, apakah mau memprioritaskan hal tersebut atau tidak.
Menurut Ichad, sapaan akrabnya, pembangunan jalan lingkar Manado tiga itu, adalah program yang bisa menjadi tanda, adanya sinergitas pusat sampai kabupaten dan kota, tetapi sepertinya belum dan sepertinya ada yang mengganjal tetapi tidak jelas dimana dan apa yang menjadi penyebab.
Sebab itu, dia mengatakan pihaknya berharap nanti dalam perubahan APBD 2019, anggaran itu bisa masuk, supaya program bisa makin cepat berjalan sebab ada tambahan anggaran.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokembay, SE, di sela-sela buka puasa dengan kader PDIP Manado, mengatakan, anggaran untuk pembebasan lahan jalan lingkar tiga Manado, hanya dianggarkan provinsi.
"Biaya yang keluar sampai saat ini, untuk membayar para pemilik lahan di jalan lingkar tiga itu, semuanya berasal dari provinsi, di Manado belum ada, tetapi proyek tetap berjalan namun pemerintah kota belum berpartisipasi," katanya.
Gubernur Olly Dondokambey, berharap tahun ini, Pemkot Manado bisa menganggarkan dana untuk pembebasan lahan jalan lingkar tiga, sehingga dapat berjalan dengan baik, dan bahkan bisa diselesaikan tepat pada waktunya nanti.
"Hal tersebut sudah kami aspirasikan dan sampaikan berkali-kali kepada kepala daerah dan pemerintah kota secara umum dalam berbagai kesempatan, baik di paripurna atau pertemuan lainya, tetapi belum mendapatkan tanggapan positif sampai saat ini," kata Wakil Ketua I DPRD Manado, dr. Richard Sualang, di Manado, Senin.
Dia mengatakan, dalam APBD 2019, anggaran untuk pembebasan lahan bagi jalan lingkar tiga Manado, sama sekali tak dianggarkan, dan tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai hal tersebut.
Sebab itu dia mengatakan sekarang hal tersebut tinggal tergantung pada keinginan politik (political will) pemerintah dalam hal ini kepala daerah, apakah mau memprioritaskan hal tersebut atau tidak.
Menurut Ichad, sapaan akrabnya, pembangunan jalan lingkar Manado tiga itu, adalah program yang bisa menjadi tanda, adanya sinergitas pusat sampai kabupaten dan kota, tetapi sepertinya belum dan sepertinya ada yang mengganjal tetapi tidak jelas dimana dan apa yang menjadi penyebab.
Sebab itu, dia mengatakan pihaknya berharap nanti dalam perubahan APBD 2019, anggaran itu bisa masuk, supaya program bisa makin cepat berjalan sebab ada tambahan anggaran.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokembay, SE, di sela-sela buka puasa dengan kader PDIP Manado, mengatakan, anggaran untuk pembebasan lahan jalan lingkar tiga Manado, hanya dianggarkan provinsi.
"Biaya yang keluar sampai saat ini, untuk membayar para pemilik lahan di jalan lingkar tiga itu, semuanya berasal dari provinsi, di Manado belum ada, tetapi proyek tetap berjalan namun pemerintah kota belum berpartisipasi," katanya.
Gubernur Olly Dondokambey, berharap tahun ini, Pemkot Manado bisa menganggarkan dana untuk pembebasan lahan jalan lingkar tiga, sehingga dapat berjalan dengan baik, dan bahkan bisa diselesaikan tepat pada waktunya nanti.