Manado (ANTARA) - Penegasan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, tentang penerimaan THL hanya akan mengacu pada peraturan Kementerian PAN-RB, dan akan merumahkan yang sudah direkrut, mengundang reaksi DPRD Manado yang bersedia membahas ulang anggaran dana honor THL. 

Sekretaris Komisi I DPRD Manado, Hengky Noch Kawalo, mengusulkan agar wali kota, memperhatikan nasib THL yang sudah terlanjur direkrut, sebab mereka juga perlu makan. 

"Bagaimana mungkin mereka direkrut menjelang Pemilu 2019, sekarang malah akan dirumahkan dengan alasan yang dibutuhkan hanya tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis lainnya, harusnya ada solusi yang lebih baik untuk ditempuh," kata Kawalo, di Manado, Rabu. 

Dia mengatakan, kalau alasannya soal anggaran, DPRD Manado bersedia, duduk bersama membahas anggaran untuk menggaji para THL itu, meskipun nantinya akan dilakukan di perubahan APBD 2019, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Menurut Kawalo, rencana wali kota untuk merumahkan ratusan bahkan ribuan THL itu, tidak tepat, karena yang bekerja itu ada keluarga yang harus diberi makan, jangan seenaknya diberhentikan seperti tak dibutuhkan lagi. 

"Sebelumnya kami sudah mengingatkan pemerintah, tidak perlu melakukan perekrutan THL secara besar-besaran, apalagi menjelang Pemilu, karena seperti hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik, tetapi tetap dilakukan, sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak," katanya. 

Saat itu, katanya, pihaknya sudah mengingatkan, agar pemerintah hanya merekrut para atlet berprestasi untuk menjadi THL sebab itu adalah janji wali kota, kalau dilakukan hanya perlu merekrut paling banyak 60 orang THL, namun karena tak didengarkan akibatnya, membludak. 

"Namun saat pesta demokrasi usai, kata Kawalo, sekarang malah akan dirumahkan, itu sama dengan menyusahkan orang, padahal mereka butuh makan," katanya. 

Meskipun awalnya, Kawalo mengatakan, menentang rekrutan THL besar-besaran, namun tidak setuju jika dirumahkan begitu saja, karena sama dengan membunuh mata pencarian orang-orang itu. 

Sebab itu dia mengatakan, pemerintah harus ada solusi tepat, jangan sampai merumahkan tenaga kerja dan membuat kehilangan pekerjaan, dan mata pencarian. ***

Pewarta : Joyce Hestyawatie B
Editor : Jorie MR Darondo
Copyright © ANTARA 2024