Manado (ANTARA) - DPRD Manado, mendesak pemerintah kota untuk lebih disiplin dalam perekrutan THL, agar tidak membebani APBD dan bekerja sesuai dengan kemampuan serta tidak asal comot saja.
"Sampai saat ini APBD kita masih belum berimbang karena bagian besar biaya masih terserap untuk membayar gaji pegawai, sekarang ditambah lagi dengan honor THL," kata Wakil Ketua DPRD Manado dr. Richard Sualang, di Manad, Selasa.
Ichad, sapaan akrab ketua DPC PDIP Kota Manado itu, mengatakan dengan rekrutan THL yang banyak, otomatis menambah beban biaya APBD sebab honor para THL dianggarkan di APBD.
Karena itu dia mendesak agar pemerintah lebih disiplin dalam rekrutmen THL kalau perlu hanya di tempat tertentu saja supaya kinerja THL maupun PNS pada umumnya benar-benar efektif dan terukur.
"Harusnya 60 persen dari APBD digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan mental tidak hanya sekedar dihabiskan untuk biaya pegawai meskipun hanya THL tetapi artinya daerah menganggarkan biaya yang besar untuk pegawai karena para THL melaksanakan tugas yang juga dikerjakan para PNS," kata Ichad.
Hal senada disampaikan ketua Badan pembentukan peraturan Daerah DPRD Manado Hengky Kawalo, SE, yang minta supaya hal tersebut di perhatikan mengingat besarnya beban biaya daerah untuk membayar honor para THL.
Kawalo justru mendesak supaya pemerintah merekrut THL dari para atlet berprestasi yang sudah menyumbangkan nama baik bagi daerah saat mewakili Manado dalam ajang PON, Porda bahkan sampai ke tingkat internasional sebab itu juga merupakan salah satu janji wali kota.
Menanggapi desakan dari DPRD, Wali Kota Manado Vicky lumentut menegaskan bahwa perekrutan THL termasuk PNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengacu kepada peraturan dari Kemenpan.
"Mengikuti aturan dari Kemenpan rekrutan untuk THL maupun pegawai pemerintah dengan kontrak kerja hanya diarahkan kepada tenaga kesehatan tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya untuk administrasi sebisa-bisanya ditiadakan," kata Vicky.
Sebab itu dia mengatakan pemerintah akan mengupayakan supaya dalam merekrut THL diatur kembali mengikuti kepada ketentuan yang berlaku agar kinerja terukur serta tidak terkesan memboroskan biaya daerah. ***
"Sampai saat ini APBD kita masih belum berimbang karena bagian besar biaya masih terserap untuk membayar gaji pegawai, sekarang ditambah lagi dengan honor THL," kata Wakil Ketua DPRD Manado dr. Richard Sualang, di Manad, Selasa.
Ichad, sapaan akrab ketua DPC PDIP Kota Manado itu, mengatakan dengan rekrutan THL yang banyak, otomatis menambah beban biaya APBD sebab honor para THL dianggarkan di APBD.
Karena itu dia mendesak agar pemerintah lebih disiplin dalam rekrutmen THL kalau perlu hanya di tempat tertentu saja supaya kinerja THL maupun PNS pada umumnya benar-benar efektif dan terukur.
"Harusnya 60 persen dari APBD digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan mental tidak hanya sekedar dihabiskan untuk biaya pegawai meskipun hanya THL tetapi artinya daerah menganggarkan biaya yang besar untuk pegawai karena para THL melaksanakan tugas yang juga dikerjakan para PNS," kata Ichad.
Hal senada disampaikan ketua Badan pembentukan peraturan Daerah DPRD Manado Hengky Kawalo, SE, yang minta supaya hal tersebut di perhatikan mengingat besarnya beban biaya daerah untuk membayar honor para THL.
Kawalo justru mendesak supaya pemerintah merekrut THL dari para atlet berprestasi yang sudah menyumbangkan nama baik bagi daerah saat mewakili Manado dalam ajang PON, Porda bahkan sampai ke tingkat internasional sebab itu juga merupakan salah satu janji wali kota.
Menanggapi desakan dari DPRD, Wali Kota Manado Vicky lumentut menegaskan bahwa perekrutan THL termasuk PNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengacu kepada peraturan dari Kemenpan.
"Mengikuti aturan dari Kemenpan rekrutan untuk THL maupun pegawai pemerintah dengan kontrak kerja hanya diarahkan kepada tenaga kesehatan tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya untuk administrasi sebisa-bisanya ditiadakan," kata Vicky.
Sebab itu dia mengatakan pemerintah akan mengupayakan supaya dalam merekrut THL diatur kembali mengikuti kepada ketentuan yang berlaku agar kinerja terukur serta tidak terkesan memboroskan biaya daerah. ***