Banjarmasin (ANTARA) - Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar.
"Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.
Apalagi menurut Sufianor, pengerahan massa hanya dipicu karena hasil pemilu itu sangat tidak baik, apalagi itu sudah keputusan KPU pusat yang sah, sehingga siapapun presiden mari tetap jaga persatuan dan kesatuan di NKRI ini.
"Ini negara demokratis, jadi jika ada keberatan dengan hasil pemilu harus ditempuh melalui cara-cara demokratis pula. Semua sudah ada salurannya, bukan menggelar aksi yang mengancam stabilitas keamanan negara," jelasnya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) HST H Muhammad Nawawi Hasan turut buka suara mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba oleh para elit politik yang tak bertanggung jawab.
"Kita sudah melaksanakan pemilu dengan aman dan damai. Sekarang hasilnya kita percayakan kepada KPU untuk mengumumkan. Kalau ada yang tidak puas, silahkan menggugat, bukan malah menghujat macam-macam," tututnya.
Nawawi juga mendukung KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan proses penghitungan suara dan tidak terpengaruh hasil ijtima ulama jilid 3 yang menurutnya adalah tendensius.
"Teruskan penghitungan sebagaimana mestinya. Katakan kalau Jokowi menang ya menang. Kalau Prabowo kalah ya kalah. Tidak perlu terpengaruh hasil ijtima ulama 3," pungkasnya menegaskan.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar.
"Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.
Apalagi menurut Sufianor, pengerahan massa hanya dipicu karena hasil pemilu itu sangat tidak baik, apalagi itu sudah keputusan KPU pusat yang sah, sehingga siapapun presiden mari tetap jaga persatuan dan kesatuan di NKRI ini.
"Ini negara demokratis, jadi jika ada keberatan dengan hasil pemilu harus ditempuh melalui cara-cara demokratis pula. Semua sudah ada salurannya, bukan menggelar aksi yang mengancam stabilitas keamanan negara," jelasnya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) HST H Muhammad Nawawi Hasan turut buka suara mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba oleh para elit politik yang tak bertanggung jawab.
"Kita sudah melaksanakan pemilu dengan aman dan damai. Sekarang hasilnya kita percayakan kepada KPU untuk mengumumkan. Kalau ada yang tidak puas, silahkan menggugat, bukan malah menghujat macam-macam," tututnya.
Nawawi juga mendukung KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan proses penghitungan suara dan tidak terpengaruh hasil ijtima ulama jilid 3 yang menurutnya adalah tendensius.
"Teruskan penghitungan sebagaimana mestinya. Katakan kalau Jokowi menang ya menang. Kalau Prabowo kalah ya kalah. Tidak perlu terpengaruh hasil ijtima ulama 3," pungkasnya menegaskan.