Tokoh agama di HST tolak "people power"
Senin, 13 Mei 2019 18:08 WIB
Para ulama HST mengajak masyarakat setempat untuk menolak poeple power (Antarakalsel/foto/Gunawan Wibisono)
Banjarmasin (ANTARA) - Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar.
"Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.
Apalagi menurut Sufianor, pengerahan massa hanya dipicu karena hasil pemilu itu sangat tidak baik, apalagi itu sudah keputusan KPU pusat yang sah, sehingga siapapun presiden mari tetap jaga persatuan dan kesatuan di NKRI ini.
"Ini negara demokratis, jadi jika ada keberatan dengan hasil pemilu harus ditempuh melalui cara-cara demokratis pula. Semua sudah ada salurannya, bukan menggelar aksi yang mengancam stabilitas keamanan negara," jelasnya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) HST H Muhammad Nawawi Hasan turut buka suara mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba oleh para elit politik yang tak bertanggung jawab.
"Kita sudah melaksanakan pemilu dengan aman dan damai. Sekarang hasilnya kita percayakan kepada KPU untuk mengumumkan. Kalau ada yang tidak puas, silahkan menggugat, bukan malah menghujat macam-macam," tututnya.
Nawawi juga mendukung KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan proses penghitungan suara dan tidak terpengaruh hasil ijtima ulama jilid 3 yang menurutnya adalah tendensius.
"Teruskan penghitungan sebagaimana mestinya. Katakan kalau Jokowi menang ya menang. Kalau Prabowo kalah ya kalah. Tidak perlu terpengaruh hasil ijtima ulama 3," pungkasnya menegaskan.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar.
"Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.
Apalagi menurut Sufianor, pengerahan massa hanya dipicu karena hasil pemilu itu sangat tidak baik, apalagi itu sudah keputusan KPU pusat yang sah, sehingga siapapun presiden mari tetap jaga persatuan dan kesatuan di NKRI ini.
"Ini negara demokratis, jadi jika ada keberatan dengan hasil pemilu harus ditempuh melalui cara-cara demokratis pula. Semua sudah ada salurannya, bukan menggelar aksi yang mengancam stabilitas keamanan negara," jelasnya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) HST H Muhammad Nawawi Hasan turut buka suara mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba oleh para elit politik yang tak bertanggung jawab.
"Kita sudah melaksanakan pemilu dengan aman dan damai. Sekarang hasilnya kita percayakan kepada KPU untuk mengumumkan. Kalau ada yang tidak puas, silahkan menggugat, bukan malah menghujat macam-macam," tututnya.
Nawawi juga mendukung KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan proses penghitungan suara dan tidak terpengaruh hasil ijtima ulama jilid 3 yang menurutnya adalah tendensius.
"Teruskan penghitungan sebagaimana mestinya. Katakan kalau Jokowi menang ya menang. Kalau Prabowo kalah ya kalah. Tidak perlu terpengaruh hasil ijtima ulama 3," pungkasnya menegaskan.
Pewarta : Gunawan Wibisono
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Aksi unik petugas pakai kostum Power Ranger antar makanan bergizi gratis ke sekolah
09 January 2026 10:24 WIB
Artis Pevita Pearce ajak generasi muda nyalakan semangat "The Power of Early"
03 November 2025 20:44 WIB
Percepat pemanfaatan EBT, PLN gandeng Pupuk Indonesia dan ACWA Power untuk Produksi Hidrogen dan Amonia Hijau
04 October 2024 20:54 WIB, 2024
PLN Nusantara Power gelar perlombaan HUT RI di Minahasa pererat kebersamaan
21 August 2024 8:52 WIB, 2024