Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengusulkan sejumlah kriteria untuk penentuan kawasan baru Ibu Kota pemerintahan Indonesia, salah satunya berada di tengah wilayah Tanah Air sehingga memenuhi unsur kedekatan geografis.
"Kami mengusulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia, di tengah. Ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparan rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin
Hal itu, menurut Bambang, juga untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, ketersediaan lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN juga diperlukan untuk membangun gedung perkantoran kementerian/lembaga sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.
Wilayah tersebut juga harus aman dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir hingga erosi dan kebakaran hutan dan lahan.
Sumber daya air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan serta tersedianya jalur listrik dan jaringan komunikasi juga menjadi fokus kriteria pemilihan ibu kota pemerintahan baru.
"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah 'existing'," ujar Bambang.
Hal itu untuk memenuhi akses mobilitas baik barang maupun SDM sehingga tidak perlu membangun infrastruktur bandara maupun pelabuhan dan jalan yang baru.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu menambahkan kota tersebut diharapkan tidak jauh dari wilayah pantai atau perairan mengingat Indonesia sebagai negara maritim.
"Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin meminimalkan potensi konflik sosial dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang karena bagaimana pun nanti aparatur sipil negara ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," ungkap Bambang.
Jarak ibu kota pemerintahan baru itu juga harus disesuaikan dengan perbatasan negara lain untuk memastikan sisi pertahanan dan keamanannya.
Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut menjelaskan pemindahan ibu kota pemerintahan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek mau pun dalam lingkup yang sempit, tetapi harus berbicara kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global.
Pemindahan itu membutuhkan persiapan yang matang dan detail baik dari aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga pembiayaan.
Presiden yakin jika persiapan dilakukan matang maka pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana.
Dalam paparan terbuka rapat tersebut, tidak disebutkan kota-kota mana saja yang menjadi pilihan ibu kota baru pemerintahan Indonesia.
"Kami mengusulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia, di tengah. Ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparan rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin
Hal itu, menurut Bambang, juga untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, ketersediaan lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN juga diperlukan untuk membangun gedung perkantoran kementerian/lembaga sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.
Wilayah tersebut juga harus aman dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir hingga erosi dan kebakaran hutan dan lahan.
Sumber daya air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan serta tersedianya jalur listrik dan jaringan komunikasi juga menjadi fokus kriteria pemilihan ibu kota pemerintahan baru.
"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah 'existing'," ujar Bambang.
Hal itu untuk memenuhi akses mobilitas baik barang maupun SDM sehingga tidak perlu membangun infrastruktur bandara maupun pelabuhan dan jalan yang baru.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu menambahkan kota tersebut diharapkan tidak jauh dari wilayah pantai atau perairan mengingat Indonesia sebagai negara maritim.
"Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin meminimalkan potensi konflik sosial dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang karena bagaimana pun nanti aparatur sipil negara ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," ungkap Bambang.
Jarak ibu kota pemerintahan baru itu juga harus disesuaikan dengan perbatasan negara lain untuk memastikan sisi pertahanan dan keamanannya.
Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut menjelaskan pemindahan ibu kota pemerintahan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek mau pun dalam lingkup yang sempit, tetapi harus berbicara kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global.
Pemindahan itu membutuhkan persiapan yang matang dan detail baik dari aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga pembiayaan.
Presiden yakin jika persiapan dilakukan matang maka pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana.
Dalam paparan terbuka rapat tersebut, tidak disebutkan kota-kota mana saja yang menjadi pilihan ibu kota baru pemerintahan Indonesia.