(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (Antaranews Sulut) - Pansus DPRD Manado, dipimpin Pingkan Nuah, didampingi Mona Cloer, dan anggota lainnya, Senin sore, bersama pemerintah kota, mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan terhadap Perda nomor 2/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Manado.
"Ranperda tersebut merupakan usulan dari pemerintah yakni bagian Orpeg Setda Manado, yang didasarkan pada pasal 17 Perda tersebut," kata ketua Pansus, Pingkan Nuah, di Manado, Senin.
Namun dia mengatakan, pembahasan yang baru dimulai itu terpaksa diskors karena masih ada sejumlah data yang harus dilengkapi oleh pemerintah.
Dia mengatakan, data yang dimaksud adalah skoring nilai yang dibuat berdasarkan Ranperda, yang bertujuan untuk meningkatkan tipologi perangkat daerah.
Namun, Nuah mengingatkan, jangan sampai perubahan Perda nomor 2/2019 justru hanya dimanfaatkan oknum tertentu, karena itu dia mendesak agar pembahasannya dimaksimalkan.
Sementara Kepala Bagian Orpeg Setdakot Manado, Inov Walelang, mengatakan, pembahasan memang ditunda untuk melengkapkan data, yang diminta.
"Ada data skoring yang diminta, dan akan kami lengkapkan sehingga besok pembahasan bisa berjalan lancar, agar bisa segera ditetapkan," katanya.
Ranperda tersebut diusulkan oleh Wali Kota Manado, dalam paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD dan dihadiri anggota DPRD seluruh pejabat di lingkungan pemkot Manado.***
Manado, (Antaranews Sulut) - Pansus DPRD Manado, dipimpin Pingkan Nuah, didampingi Mona Cloer, dan anggota lainnya, Senin sore, bersama pemerintah kota, mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan terhadap Perda nomor 2/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Manado.
"Ranperda tersebut merupakan usulan dari pemerintah yakni bagian Orpeg Setda Manado, yang didasarkan pada pasal 17 Perda tersebut," kata ketua Pansus, Pingkan Nuah, di Manado, Senin.
Namun dia mengatakan, pembahasan yang baru dimulai itu terpaksa diskors karena masih ada sejumlah data yang harus dilengkapi oleh pemerintah.
Dia mengatakan, data yang dimaksud adalah skoring nilai yang dibuat berdasarkan Ranperda, yang bertujuan untuk meningkatkan tipologi perangkat daerah.
Namun, Nuah mengingatkan, jangan sampai perubahan Perda nomor 2/2019 justru hanya dimanfaatkan oknum tertentu, karena itu dia mendesak agar pembahasannya dimaksimalkan.
Sementara Kepala Bagian Orpeg Setdakot Manado, Inov Walelang, mengatakan, pembahasan memang ditunda untuk melengkapkan data, yang diminta.
"Ada data skoring yang diminta, dan akan kami lengkapkan sehingga besok pembahasan bisa berjalan lancar, agar bisa segera ditetapkan," katanya.
Ranperda tersebut diusulkan oleh Wali Kota Manado, dalam paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD dan dihadiri anggota DPRD seluruh pejabat di lingkungan pemkot Manado.***