Airmadidi (Antarasulut) - Masalah yang ditengarai melilit pembangunan jalan tol Manado-Bitung, mulai mendapat sorotan banyak pihak, di daerahkarena masalah yang bersumber dari data ukur dan pencairan dana tersebut sudah mencuat di media massa.
Sorotan datang dari pengamat ekonomi setempat, Jack Sumerar, yang menilai hal tersebut harus segera diselesaikan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sebab bekerja tanpa data ukur itu ibarat ibarat melukis tanpa kanvas, sehingga Kementerian PUPR harus turun melihat masalah tersebut.
Persoalan-persoalan sebagaimana yang disampaikan Sumerar itu sebelumnya sudah dibeber tiga subkon dalam pertemuan dengan pimpinan PT Sino Road dan PT Hutama Karya, Senin (2/4/2017), karena kedua perusahaan itu adalah kontraktor utama proyek berbanderol triliunan rupiah tersebut.
Dalam pertemuan yang dimediasi Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto tersebut, mereka menyebut ada perubahan gambar yang tidak disampaikan. Perubahan itu baru diketahui saat subkon hendak menagih pembayaran.
"Yang mengherankan kontrak kami berakhir Juni, lalu penagihan disesuaikan gambar Agustus, hal tersebut merugikan, karena kontraktor utama terkesan mengakali tenaga kerja di lapangan," ucap Yudi dari CV Aurelio.
Sedangkan Welly, dari PT AWP, menyebutkan, misalnya untuk selisih 20 cm saja sudah bermasalah, apalagi kalau lebih dan sudah beberapa kali menyampaikan keluhan, tapi tidak ditanggapi. Keluhan juga disampaikan Romi dari PT BCI, dimana gambar tak pernah diberikan kepada mereka. Para Subkon juga menyampaikan kekesalan karena pimpinan PT HK, Rajez, sulit ditemui. Beberapa kali pertemuan dengan PT Sino Road-HK, Rajez hanya diwakili salah satu manajer atau saf HK sehingga tidak ada keputusan.
Para subkon makin kesal karena pencairan dana sering berbelit-belit, padahal semua yang kompoten sudah bertandatangan, padahal masih ada miliaran rupiah yang belum terbayarkan, sehingga memicu demo ratusan karyawan.
"Tolong ini ditindaklanjuti, mendiamkan hal ini sama saja upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan di daerah Nyiur Melambai. Proyek ini jangan dihambat karena menggunakan dana pinjaman luar negeri,†kata Welly.
Menyangkut persoalan yang disampaikan para subkon tersebut, Azrul Bunyamin selaku team leader konsultan mengaku tak dilibatkan, hingga meminta PT Sino Road dan Hutama Karya untuk mengakomodir semua kerja dan kebutuhan subkon, karena mau proyek berjalan sesuai waktu, kendala seperti ini sebaiknya cepat diselesaikan.
Sementara Mr Ge sebagai General Superintendent PT Sino Road menegaskan siap membayar semua hasil kerja subkon. Ia berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun. Namun begitu, ia bersikukuh untuk tetap menurunkan tim survei lagi di lapangan. ***