(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (Antarasulut) - Wakil Ketua DPRD Manado, dr Richard Sualang, bertemu masyarakat dan menyerapa aspirasi warga Titiwungen Selatan (Titsel), Sabtu malam. Dalam reses tersebut, ketua Ichad sapaan akrabnya menerima banyak masukan mengenai masalah infrastruktur, layanan kesehatan, sampai bantuan bencana.
Sebelumnya Ichad menyampaikan, berbagai program pemerintah yang masih disetujui DPRD Manado untuk dilaksanakan, untuk kepentingan masyarakat. "Warga tidak usah khawatir, pemerintah dan DPRD masih menganggarkan dana bagi program UC yaitu jaminan layanan kesehatan gratis bagi warga Manado yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh BPJS, kemudian dana juga masih kami anggarkan, jadi masyarakat masih bisa menerima santunan duka dari pemerintah," katanya.
Ichad juga mengatakan, jika ada masalah terkait pelayanan sosial kemasyarakatan, jika memang sudah ditetapkan dalam aturan, dia minta warga memahami aturan, tetapi jika memang layanan tidak sesuai aturan, dia menegaskan, akan menyampaikan dan minta pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang untuk memperbaiki kinerja agar tidak merugikan masyarakat.
Kepala lingkungan I, Titiwungen Selatan, Yospeh Mogot mengangkat tentang bantuan bencana yang tak kunjung mereka terima. Padahal warga di wilayah tersebut menjadi korban akibat bencana 15 Januari 2014, dan harusnya masuk dalam kategori rusak berat dan sedang.
"Tetapi setiap kali saya datang ke BPBD selalu dipingpong, terakhir saya bertemu dengan kepala BPBD dia hanya mengatakan, kalau hal tersebut bukan urusannya lagi, dan menyuruh saya bertemu saja dengan fasilitator," katanya.
Mogot juga minta diperjelas tentang revitalisiasi bagi bangunan di 15 meter bantaran sungai, supaya ada kejelasan dari pemerintah. Sedangkan ketua LPM Titiwungen Selatan, menyampaikan uneg-uneg mengenai usulan pembangunan lewat Musrenbang yang selalu mentok. "Untung-untungan kalau satu bisa terlaksana, biasanya kami usul dari kelurahan, dari 10 jadi lima di kelurahan dan tinggal satu atau dua di tingkat kota sampai akhirnya tinggal satu saja yang terlaksana," katanya.
Ichad menjelaskan, memang mengenai bantuan bencana terus menjadi masalah hingga sekarang, karena hampir setiap hari ada yang datang mengeluhkan masalah tersebut. Tetapi dia mengatakan berlapisnya pendataan memang menyebabkan kekacauan dalam penerimaan, dan minta mereka bersabar karena hal tersebut sudah dilakukan oleh BPBD lewat jasa para fasilitator. "Tetapi akan kami tanyakan ke BPBD bagaimana perkembangan masalah tersebut," katanya.
Sedangkan mengenai penataan bangunan di 15 meter jarak bantaran sungai, menurutnya jika memang sudah diatur oleh aturan warga diminta berusaha mematuhinya, tetapi tentu sesuai mekanisme yang ada. ***