Manado, 27/7 (Antara) - DPRD Sulawesi Utara menyetujui pembahasan lanjutan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut 2016-2021.
"Enam fraksi melalui juru bicaranya masing-masing pada prinsipnya menyetujui kedua Rapeda tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya," kata Ketua DPRD Sulut Andre Angouw pada rapat paripurna pemandangan umum di Manado, Rabu.
Persetujuan legislatif tersebut, kata Andre setelah dalam rapat paripurna pemandangan umum DPRD Sulawesi Utara (Sulut), seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi tersebut masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Keadilan dan Fraksi Nurani Restorasi dan Keadilan.
"Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan Raperda RPJMD Sulut 2016-2021 untuk dibahas pada tahap selanjutnya," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Cindy Wurangian.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan setelah sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan Raperda RPJMD Sulut 2016-2021 beberapa waktu lalu, saat ini mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua Raperda ini.
Pandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing merupakan hasil pemikiran dan kajian bersama dari segenap anggota fraksi ditujukan semata-mata semakin konstruktif dan paripurnanya kedua Raperda ini.
Pandangan yang bersifat membangun ini, dipandang sebagai kontribusi positif DPRD bagi terselenggaranya pembangunan di daerah ini.
"Setelah menyimak dan mencermati pandangan umum, kami merespons baik sebagai kritikan, pandangan dan masukan, untuk ditindaklanjuti dalam penyempurnaan Raperda ini," katanya.
Ia menambahkan, menjadi produk Perda yang benar-benar berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap rakyat Sulut, sehingga memampukan mewujudkan Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya.
"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota fraksi yang dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi menanggapi bahkan memberikan masukan-masukan kepada dua Raperda ini," katanya.
Hadir ppada rapat itu antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah. ***2***
(T.J009/B/G004/G004) 27-07-2016 20:51:37
"Enam fraksi melalui juru bicaranya masing-masing pada prinsipnya menyetujui kedua Rapeda tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya," kata Ketua DPRD Sulut Andre Angouw pada rapat paripurna pemandangan umum di Manado, Rabu.
Persetujuan legislatif tersebut, kata Andre setelah dalam rapat paripurna pemandangan umum DPRD Sulawesi Utara (Sulut), seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi tersebut masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Keadilan dan Fraksi Nurani Restorasi dan Keadilan.
"Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan Raperda RPJMD Sulut 2016-2021 untuk dibahas pada tahap selanjutnya," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Cindy Wurangian.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan setelah sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan Raperda RPJMD Sulut 2016-2021 beberapa waktu lalu, saat ini mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua Raperda ini.
Pandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing merupakan hasil pemikiran dan kajian bersama dari segenap anggota fraksi ditujukan semata-mata semakin konstruktif dan paripurnanya kedua Raperda ini.
Pandangan yang bersifat membangun ini, dipandang sebagai kontribusi positif DPRD bagi terselenggaranya pembangunan di daerah ini.
"Setelah menyimak dan mencermati pandangan umum, kami merespons baik sebagai kritikan, pandangan dan masukan, untuk ditindaklanjuti dalam penyempurnaan Raperda ini," katanya.
Ia menambahkan, menjadi produk Perda yang benar-benar berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap rakyat Sulut, sehingga memampukan mewujudkan Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya.
"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota fraksi yang dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi menanggapi bahkan memberikan masukan-masukan kepada dua Raperda ini," katanya.
Hadir ppada rapat itu antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah. ***2***
(T.J009/B/G004/G004) 27-07-2016 20:51:37